LENTERAMERAH – Gerakan Nasional (GN) ’98 menggelar diskusi publik bertema “Supremasi Sipil Menjadi Landasan Filosofis dari Reformasi POLRI” di Jakarta, Minggu (21/9).
Tiga tokoh hadir sebagai pembicara: Bambang Pudjo (praktisi hukum), Anton Aritonang (Ketum GN’98), dan Dodi Ilham (Presiden GOBER Community).
Diskusi ini menyoroti urgensi supremasi sipil sebagai dasar konstitusional dalam reformasi institusi Polri dan perlindungan masyarakat sipil, termasuk pekerja sektor informal digital seperti ojek online.
Pembicara pertama, Bambang Pudjo, menegaskan bahwa pemisahan TNI dan Polri adalah amanat langsung dari Reformasi 1998. Tujuannya adalah menjadikan Polri sebagai aparat penegak hukum sipil yang netral dan akuntabel.
“Namun, kenyataannya, Polri masih sering terseret ke ranah politik, bisnis, bahkan jadi alat kekuasaan. Ini bertentangan dengan semangat supremasi sipil,” tegas Bambang.
Anton Aritonang, Ketua Umum GN’98, menyatakan bahwa Reformasi 1998 bertujuan membangun demokrasi konstitusional dan mengakhiri era otoritarianisme.
“Tanpa supremasi sipil, demokrasi akan kehilangan ruhnya dan kembali dikooptasi oleh kekuasaan. Reformasi pun kehilangan maknanya,” ujar Anton.
Ia juga menyinggung praktik oligarki dan politik transaksional yang masih membayangi sistem hukum dan pemerintahan Indonesia.
Dodi Ilham, Presiden GOBER Community, menyoroti nasib pekerja ojol yang menurutnya menghadapi eksploitasi struktural dan lemahnya perlindungan hukum.
“Driver dapat 30 order per hari, tapi penghasilan hanya Rp1,47 juta per bulan. 70% habis untuk operasional. Mereka hidup dalam ‘survival income’,” kata Dodi.
Ia menekankan pentingnya menempatkan komunitas pekerja digital sebagai bagian dari civil society yang harus dilindungi dalam kerangka supremasi sipil.
“Supremasi sipil harus hadir di ruang paling nyata, yaitu dapur keluarga rakyat. Driver ojol membuktikan bahwa civil society bisa jadi subjek pembangunan,” tandas Dodi.
Ketiga pembicara sepakat bahwa supremasi sipil adalah pondasi yang menyatukan konstitusi, demokrasi, dan kekuatan masyarakat sipil. Tanpa itu, Reformasi 1998 kehilangan makna. Dengan itu, Polri bisa menjadi institusi yang benar-benar berpihak pada keadilan sosial dan demokrasi. ***
