LENTERAMERAH – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal (3T).
Langkah ini menjadi bagian dari strategi nasional memperluas jangkauan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kepala BGN menetapkan pembangunan 4.770 SPPG terpencil pada 16 Oktober 2025.
Proyek tersebut dikoordinasikan melalui Satgas Percepatan MBG dengan pelibatan kepala daerah sebagai ketua pelaksana di wilayah masing-masing.
Program ini ditujukan untuk memperbaiki akses pangan bergizi di daerah dengan tingkat kemiskinan dan stunting tinggi.
Data BGN tahun 2023 menunjukkan, angka kemiskinan di wilayah tertinggal masih mencapai 24,29 persen, sementara sebagian besar daerah terpencil memiliki kurang dari 1.000 penerima manfaat MBG.
Namun, upaya memperluas layanan gizi di daerah 3T bukan tanpa hambatan. Pemerintah menghadapi keterbatasan tenaga kesehatan dan ahli gizi, logistik yang sulit, hingga rantai pasok pangan yang belum stabil.
Menjaga Standar Layanan Gizi
Direktur Utama BGN, Dadan Hindayana, mengatakan pembangunan SPPG terpencil dilakukan dengan standar ketat.
Setiap lokasi harus dapat dijangkau masyarakat dalam waktu maksimal 30 menit dan mengikuti petunjuk teknis pembangunan nasional.
“Bangunan SPPG dirancang berukuran 10 x 15 meter, cukup untuk melayani kebutuhan gizi warga di daerah dengan akses terbatas,” ujar Dadan kepada wartawan, Jumat, 18 Oktober 2025.
Sejak awal pemerintahan Prabowo, BGN telah membangun lebih dari 11.000 SPPG dan melayani sekitar 40 juta penerima manfaat.
Dengan tambahan 4.770 unit baru, BGN menargetkan cakupan program MBG meningkat hingga 75 juta anak di seluruh Indonesia.
Pendanaan dan Kolaborasi Lintas Sektor
Pemerintah menyiapkan skema pendanaan berlapis untuk mempercepat pembangunan SPPG.
Selain dari APBN, pembiayaan juga akan melibatkan CSR perusahaan, APBD, serta dukungan masyarakat.BGN turut menggandeng sejumlah kementerian, seperti PUPR, Perhubungan, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, guna memperkuat infrastruktur dan memastikan distribusi pangan bergizi berjalan efektif.
“Pembangunan SPPG bukan sekadar proyek fisik,” kata Dadan. “Ini investasi jangka panjang untuk memperkuat ketahanan gizi nasional.”
Gerakan Patriot MBG
Sebagai bentuk partisipasi publik, BGN meluncurkan gerakan Patriot MBG relawan masyarakat yang berperan mengedukasi dan mendampingi keluarga penerima manfaat.
Gerakan ini diharapkan dapat mempercepat penurunan angka stunting dan memperluas kesadaran gizi di tingkat rumah tangga.
“Tantangan di daerah 3T besar, tapi dengan gotong royong kita bisa memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan cerdas,” kata Dadan.
Pembangunan SPPG terpencil menjadi bagian penting dari agenda besar kedaulatan pangan dan gizi nasional yang diusung Presiden Prabowo Subianto.
Melalui program ini, pemerintah berharap setiap anak Indonesia, di manapun tinggalnya, memiliki akses yang sama terhadap makanan bergizi.***
