LENTERAMERAH— Dua program unggulan Presiden Prabowo Subianto, Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis (MBG), mulai menunjukkan arah implementasi di lapangan.
Keduanya digadang menjadi simbol pemerataan akses pendidikan dan gizi bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Pengamat kebijakan publik Martin Aprildo menyebut, Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah dalam memperluas jangkauan pendidikan ke kelompok rentan.
“Nama Sekolah Rakyat mengingatkan kita pada masa lalu, tapi konteksnya kini berbeda. Program ini menargetkan anak-anak yang selama ini tercecer dari sistem pendidikan formal,” kata Martin dalam video yang dikutip redaksi, Selasa (14/10/2025).
Pemerintah mengalokasikan Rp24 triliun untuk membangun infrastruktur pendidikan di bawah program ini.
Sebagian besar dana akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dan penyediaan tenaga pengajar di daerah miskin ekstrem.
“Biayanya besar, tapi kalau tepat sasaran, hasilnya bisa mengubah wajah pendidikan di banyak daerah,” ujar Martin.
Payung Hukum Program Gizi Gratis Rampung
Sementara itu, pemerintah telah menuntaskan penyusunan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tata Kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Regulasi ini menjadi dasar pelaksanaan program yang dijanjikan Prabowo sejak masa kampanye.Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengatakan Perpres tersebut siap diundangkan dalam waktu dekat.
Aturan ini mengatur tata kelola distribusi pangan, standar gizi, dan mekanisme pengawasan dana.
“Perpres ini penting untuk menjamin transparansi dan kualitas program. Semua proses, dari dapur hingga distribusi, kini memiliki standar yang jelas,” ujarnya di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Perpres yang terdiri atas lima bab dan 55 pasal itu memuat ketentuan rinci, mulai dari waktu memasak, sistem pengolahan makanan secara batch agar mudah dilacak, hingga sanksi bagi satuan pelayanan gizi (SPPG) yang melanggar aturan.
Pemerintah juga menggandeng sejumlah kementerian, seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, untuk memastikan rantai pasok bahan pangan tetap stabil.
BPJPH dilibatkan untuk menjamin produk halal, sementara pemerintah daerah bertugas mempercepat pembangunan **SPPG** di wilayah 3T.
Menekan Risiko dan Menjaga Integritas
Tenaga Ahli Pimpinan BGN, Luhut Parlinggoman Siahaan, menegaskan aturan baru ini dibuat untuk meminimalkan risiko dan meningkatkan akuntabilitas penyelenggara program.
“Dengan sistem yang lebih ketat, risiko insiden pangan bisa ditekan mendekati nol,” kata Luhut.Ia menambahkan, partisipasi masyarakat dibutuhkan untuk memastikan program berjalan sesuai tujuan.
Sementara Sekretaris Utama BGN, Sarwono, menyebut Perpres MBG telah dinantikan sejak pertengahan tahun.
Sebelumnya, program berjalan tanpa dasar hukum yang kuat.
“Kini, MBG bukan lagi sekadar bantuan makan siang, tapi gerakan nasional pemerataan gizi anak sekolah,” ujarnya.
“Jangan Main-main dengan Amanah Anak Bangsa”Ulama Ustaz Das’ad Latif ikut menyoroti moralitas para pelaksana program.
Dalam ceramahnya yang viral di media sosial, ia menegaskan pentingnya integritas dalam mengelola dana publik.
“Kau potong anggaran makan anak, dari sepuluh ribu jadi enam ribu. Akhirnya anak makan nasi basi. Kau bisa lolos di dunia, tapi tidak di akhirat,” ujarnya.
Pesan itu menjadi pengingat agar pelaksana program menjaga kejujuran dan amanah.
Program Strategis, Tantangan di Eksekusi
Sekolah Rakyat dan Makan Bergizi Gratis dirancang sebagai fondasi untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia Indonesia.
Namun, tantangan masih menumpuk: data penerima manfaat yang belum sepenuhnya valid, koordinasi antarinstansi, hingga potensi penyimpangan anggaran di daerah.Jika terlaksana dengan baik, dua program ini bisa menjadi tonggak baru pemerataan sosial di Indonesia bukan hanya sekadar janji kampanye, melainkan lompatan menuju generasi yang lebih sehat dan berpendidikan.***
