LENTERAMERAH – Badan Gizi Nasional (BGN)menutup sementara 112 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terbukti melanggar standar operasional prosedur (SOP) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah ini diambil untuk mencegah potensi kasus keracunan pangan dan memastikan standar keamanan gizi nasional tetap terjaga.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, mengatakan penutupan dilakukan setelah tim pengawas menemukan sejumlah pelanggaran pada aspek sanitasi dan proses pengolahan makanan di beberapa daerah.
“Ini langkah korektif, bukan sanksi permanen. Kami ingin memastikan seluruh dapur program beroperasi sesuai standar keamanan pangan,” ujar Nanik di Jakarta, Selasa (21/10/2025).
Hanya 0,97 Persen dari Total Nasional
Dari total 11.592 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, jumlah yang ditutup hanya sekitar 0,97 persen.
Nanik memastikan sebagian besar penyelenggara program tetap berjalan normal dan memenuhi standar kelayakan.
“Sebanyak 13 SPPG sudah menyatakan siap kembali beroperasi setelah melengkapi syarat teknis yang diminta,” katanya.
Wajib Penuhi Sertifikasi dan Higienitas Ketat
Sebelum dibuka kembali, setiap SPPG wajib memenuhi sertifikasi laik higiene sanitasi (SLHS), sertifikasi halal, dan sertifikat HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points).
BGN juga mensyaratkan keberadaan juru masak bersertifikat, sistem pengolahan air limbah yang memadai, serta ruang pengemasan berpendingin untuk menjaga mutu makanan.
“Kami hanya izinkan dapur yang benar-benar memenuhi seluruh standar kelayakan. Keamanan pangan tidak bisa ditawar,” ujar Nanik.
Peringatan Bagi Seluruh Pengelola SPPG
BGN menegaskan bahwa langkah ini menjadi peringatan serius bagi semua pengelola program Makan Bergizi Gratis agar disiplin terhadap SOP.
Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap anak penerima manfaat mendapatkan makanan yang aman, bergizi, dan higienis.
Program MBG merupakan program prioritas nasional Presiden Prabowo Subianto yang bertujuan memperbaiki status gizi anak sekolah serta mendukung pencapaian target zero accident dalam penyaluran makanan bergizi di sekolah-sekolah.
“Keselamatan penerima manfaat adalah prioritas utama. Kami ingin setiap tahap pengolahan makanan dilakukan sesuai standar nasional,” kata Nanik menegaskan.
Audit dan Pengawasan Ketat ke Depan
Penutupan 112 SPPG ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menjaga kualitas program MBG. BGN berkomitmen memperkuat pengawasan, audit berkala, dan inspeksi mendadak (sidak) agar kejadian serupa tak terulang.
“Kami terus melakukan pembinaan. Tujuannya bukan menghukum, tapi memastikan sistem keamanan gizi nasional berjalan dengan baik,” ujar Nanik.
Langkah tegas ini diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap program Makan Bergizi Gratis, sekaligus memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan sehat dan aman setiap hari sekolah.***
