LENTERAMERAH – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menempatkan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas nasional dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
Melalui serangkaian program unggulan, pemerintah berupaya membangun sistem perlindungan anak yang komprehensif—mencakup kesehatan, pendidikan, gizi, hingga keamanan digital.
Langkah ini menjadi bagian dari agenda pembangunan berkelanjutan yang menekankan pentingnya menyiapkan generasi muda Indonesia agar tumbuh sehat, cerdas, dan tangguh menghadapi tantangan masa depan.
Komitmen dan Landasan Hukum Perlindungan Anak
Perhatian terhadap perlindungan anak bukan hal baru.
Komitmen ini berakar dari Konvensi Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989, yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
Undang-undang tersebut menegaskan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.
Namun, pelaksanaannya di lapangan kerap menghadapi berbagai kendala, mulai dari kesenjangan sosial hingga keterbatasan fasilitas publik.
Di era pemerintahan Prabowo, fokus perlindungan anak diarahkan pada pendekatan yang lebih integratif dan berbasis hasil, dengan melibatkan lintas kementerian dan lembaga.
Lima Program Unggulan Pemerintah untuk Perlindungan Anak
1. Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program Makan Bergizi Gratis menjadi langkah strategis pemerintah dalam memperkuat ketahanan gizi nasional.
Melalui program ini, anak-anak sekolah dasar, ibu hamil, dan menyusui mendapat asupan bergizi setiap hari.
Hingga awal 2025, program ini telah menjangkau lebih dari 20 juta penerima manfaat, dan dinilai berkontribusi nyata terhadap penurunan angka stunting di berbagai daerah.
Program MBG dirancang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasar, tetapi juga memperkuat fondasi kesehatan generasi penerus bangsa.
2. Cek Kesehatan Gratis (CKG)
Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) hadir sebagai pelengkap upaya peningkatan kualitas kesehatan anak.
Melalui kolaborasi dengan fasilitas kesehatan daerah, program ini memungkinkan pemantauan rutin tumbuh kembang anak serta deteksi dini terhadap gangguan gizi dan penyakit kronis.
Kebijakan ini diharapkan dapat menekan angka gangguan kesehatan anak yang selama ini sering luput dari perhatian.
3. Revitalisasi Sekolah dan Peningkatan Mutu Pendidikan
Pemerintah juga menjalankan program revitalisasi sekolah yang menyasar perbaikan sarana, peningkatan kualitas guru, dan penguatan sistem pembelajaran berbasis teknologi.
Langkah ini dilakukan agar seluruh anak Indonesia mendapatkan akses pendidikan berkualitas tanpa terkendala faktor ekonomi atau geografis.
Reformasi pendidikan ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan generasi emas yang berdaya saing tinggi.
4. Perlindungan Anak di Ranah Digital
Kemajuan teknologi membuka ruang baru bagi anak, tetapi juga menghadirkan risiko.
Untuk itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Perlindungan Anak di Ranah Digital (2025–2029).
Regulasi ini menegaskan tanggung jawab negara dalam mengawasi konten daring, melindungi anak dari eksploitasi digital, dan meningkatkan literasi digital bagi keluarga.
Upaya ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam membangun ekosistem digital yang aman dan ramah anak.
5. Perlindungan dari Kekerasan dan Diskriminasi
Selain di ranah digital, pemerintah juga memperkuat perlindungan hukum dan sosial terhadap anak dari kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi.
Melalui kerja sama KemenPPPA, Kemendikbudristek, dan aparat penegak hukum, pemerintah mendorong mekanisme perlindungan terpadu yang menempatkan anak sebagai subjek hukum yang harus dilindungi, bukan sekadar objek kebijakan.
Dampak Nyata dan Evaluasi Awal
Berbagai program tersebut mulai menunjukkan hasil.
Data pemerintah menunjukkan tren penurunan angka stunting nasional dan meningkatnya partisipasi sekolah dasar di sejumlah provinsi.
Di sisi lain, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan anak di ruang digital juga meningkat, seiring dengan masifnya kampanye edukasi oleh pemerintah dan media.
Dalam pidatonya pada peringatan Hari Anak Nasional 2025, Presiden Prabowo menegaskan komitmen negara dalam memastikan masa depan anak Indonesia.
“Anak-anak adalah masa depan bangsa. Negara wajib hadir untuk melindungi dan memastikan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat,” ujar Prabowo.
Menatap Indonesia Emas 2045
Melalui kebijakan perlindungan anak yang terarah, pemerintahan Prabowo berupaya membangun pondasi sosial jangka panjang bagi generasi penerus bangsa.
Langkah ini sejalan dengan visi besar Indonesia Emas 2045, yang menargetkan terciptanya masyarakat berpendidikan tinggi, sehat, dan produktif.
Pemerintah percaya bahwa investasi terbaik adalah pada anak-anak.
Dari merekalah masa depan Indonesia akan ditentukan.***
