LENTERAMERAH – Presiden Prabowo Subianto menetapkan Sultan Zainal Abidin Syah dari Tidore sebagai Pahlawan Nasional pada 10 November 2025. Gelar itu diberikan untuk mengakui peran historisnya dalam mempertahankan Papua Barat dari upaya Belanda membentuk negara boneka pada awal 1960-an.
Sultan Zainal Abidin Syah bukan tokoh biasa. Ia adalah Sultan Tidore sekaligus Gubernur Irian Barat pertama yang ditunjuk Presiden Soekarno pada 23 September 1956—sebuah mandat yang menempatkannya di garis depan dinamika politik antara Indonesia dan Belanda.
Menolak Negara Boneka Papua Barat
Ketegangan memuncak pada 1 Desember 1961 ketika Belanda mendeklarasikan rencana pembentukan “Negara Papua Barat” melalui DPR buatan, lengkap dengan lambang, bendera, dan lagu kebangsaan. Sultan Zainal Abidin Syah menjadi salah satu suara paling tegas yang menolak manuver tersebut.
Ia menyatakan bahwa Papua Barat merupakan bagian sah dari NKRI, bukan wilayah yang bisa dipisahkan lewat desain politik kolonial. Sikap ini menguatkan posisi Indonesia dalam diplomasi internasional menjelang Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera).
Akar Sejarah: Papua Barat dan Kesultanan Tidore
Hubungan Papua dengan Tidore bukan sekadar catatan geografis. Sejak abad ke-17, wilayah itu berada dalam naungan Kesultanan Tidore. Kakeknya, Sultan Nuku—juga Pahlawan Nasional—telah lebih dulu menantang dominasi Belanda dan mempersatukan Maluku serta Papua.
Sultan Zainal Abidin Syah melanjutkan garis perjuangan itu. Ia bahkan mendatangi Yogyakarta untuk menunjukkan kesetiaan Tidore kepada Presiden Soekarno, mempertegas bahwa Papua Barat bukan ruang kosong yang bisa diklaim sepihak.
Mengelola Stabilitas di Timur Nusantara
Lewat Keputusan Presiden Nomor 220 Tahun 1961, ia kembali ditegaskan sebagai Gubernur Irian Barat. Dalam posisi itu, Sultan Zainal Abidin Syah memimpin upaya stabilisasi politik di wilayah timur Indonesia. Ia merangkul berbagai kelompok suku di Maluku dan Papua, menyiapkan fondasi administratif, sekaligus memperkuat legitimasi kehadiran Indonesia.
Penolakannya terhadap proyek negara boneka Belanda menjadi salah satu penanda penting dalam sejarah integrasi Papua.
Pengakuan atas Peran Sejarah
Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional ini menegaskan kembali bahwa Papua Barat bukan wilayah tanpa sejarah, melainkan bagian dari rangkaian panjang kekuasaan dan diplomasi kerajaan-kerajaan Nusantara. Peran Sultan Zainal Abidin Syah menjadi titik penting yang memastikan upaya Belanda memecah Papua tak pernah benar-benar menjadi kenyataan.
