LENTERAMERAH — Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haedar Nashir menilai desakan penetapan status bencana nasional atas banjir hidrometeorologi di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh berpotensi mengandung kepentingan politik.
Haedar meminta seluruh pihak tidak memanfaatkan situasi bencana sebagai alat tekanan politik yang justru dapat mengganggu penanganan korban.
“Energi publik seharusnya diarahkan pada kerja kemanusiaan, bukan membangun polemik,” kata Haedar, Jumat, 19 Desember 2025.
Isu penetapan status bencana nasional mencuat sejak Senin, 15 Desember 2025. Sekretaris LBH AP PP Muhammadiyah Ikhwan Fahrojih menggelar konferensi pers dan menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan mendesak Presiden Prabowo Subianto menetapkan status bencana nasional, dengan mengatasnamakan Muhammadiyah.
Pernyataan tersebut kemudian menuai kontroversi. Ikhwan diketahui memiliki latar belakang sebagai kuasa hukum sejumlah korporasi di sektor pertambangan dan energi.
Haedar menegaskan desakan, ancaman gugatan, hingga wacana class action tersebut bukan merupakan sikap resmi Muhammadiyah. Menurut dia, langkah tersebut tidak sejalan dengan nilai dan tradisi Persyarikatan.
“Desakan dengan tekanan politik bukan ranah Muhammadiyah. Itu bentuk politisasi bencana,” ujarnya.
Menurut Haedar, Muhammadiyah selama ini memilih fokus pada aksi kemanusiaan dalam penanganan bencana. Ia menilai narasi politis justru berpotensi menghambat distribusi bantuan di lapangan.
Analisis Big Data dari Evello menunjukkan adanya pola percakapan di media sosial yang dinilai cenderung melemahkan legitimasi pemerintah dalam penanganan bencana. Narasi yang berkembang menggiring opini publik seolah-olah pemerintah lamban, meskipun respons tanggap darurat telah dilakukan sejak awal.
Sejumlah media nasional juga melakukan verifikasi atas klaim yang beredar. Hasilnya menyatakan Muhammadiyah tidak pernah menyatakan akan menggugat Presiden. Pernyataan Ikhwan Fahrojih dipastikan tidak mewakili sikap resmi organisasi.
Haedar menegaskan pentingnya menjaga fokus pada upaya kemanusiaan. Ia meminta semua pihak menghentikan polemik politik dan mengutamakan keselamatan serta kesejahteraan masyarakat terdampak bencana.
“Yang paling dibutuhkan saat ini adalah kerja nyata untuk korban,” kata Haedar.(**)
