LENTERAMERAH — Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai banjir bandang yang berulang di Aceh Tengah tidak bisa dipahami semata sebagai persoalan darurat kemanusiaan. Di balik krisis pengungsi, terdapat masalah struktural berupa kerusakan hutan lindung di kawasan hulu yang terus berlangsung.
Penilaian tersebut disampaikan PBB bersama United Nations Development Programme (UNDP) dalam laporan lingkungan yang dirilis awal 2025. Laporan itu menunjukkan adanya korelasi kuat antara penurunan tutupan hutan di dataran tinggi Aceh Tengah dengan meningkatnya frekuensi serta intensitas banjir bandang dalam beberapa tahun terakhir.
Hutan Terdesak Ekspansi Kebun
Menurut PBB, hutan lindung yang seharusnya berfungsi sebagai daerah tangkapan air kini terfragmentasi akibat ekspansi lahan pertanian dan perkebunan. Perubahan tata guna lahan di wilayah hulu dinilai telah mengurangi kemampuan ekosistem dalam menahan limpasan air hujan, terutama saat curah hujan ekstrem.
Tekanan terhadap hutan juga dipicu oleh perubahan iklim. Data Stasiun Meteorologi Sutan Iskandar Muda mencatat kenaikan suhu udara rata-rata sekitar 0,3 derajat Celsius per dekade selama 30 tahun terakhir. Kenaikan suhu tersebut memengaruhi produktivitas kopi di ketinggian ideal, sehingga mendorong pergeseran kebun ke wilayah yang lebih tinggi dan rentan secara ekologis.
Sebagian Besar Kebun Kopi Berada di Kawasan Hutan
Kajian UNDP bersama Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM) melalui Proyek FOLUR periode 2023–2024 menemukan bahwa sekitar 56 persen kebun kopi Gayo berada di dalam kawasan hutan, termasuk kawasan hutan lindung.
Temuan ini memperlihatkan bagaimana sistem pangan dan ekonomi lokal berjalan beriringan dengan tekanan terhadap ekosistem hutan. UNDP menilai, tanpa penataan ulang tata ruang dan upaya rehabilitasi yang konsisten, risiko bencana hidrometeorologi akan terus membayangi wilayah tersebut.
Krisis Lingkungan, Bukan Sekadar Pengungsian
PBB dan UNDP menilai perhatian publik yang terlalu terpusat pada penanganan pengungsi berpotensi menutup persoalan yang lebih mendasar. Penanganan darurat, menurut kedua lembaga itu, hanya bersifat sementara jika tidak diikuti langkah pencegahan jangka panjang.
Restorasi hutan, pengendalian perluasan kebun di kawasan lindung, serta strategi adaptasi terhadap perubahan iklim dinilai menjadi bagian penting dari pemulihan pascabencana. Tanpa itu, banjir bandang berisiko terus berulang.
Ekonomi Kopi dan Dilema Keberlanjutan
Aceh Tengah merupakan salah satu sentra kopi nasional dengan nilai ekonomi tinggi. Namun, PBB dan UNDP mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbasis komoditas tidak bisa terus berjalan dengan mengorbankan fungsi ekologis hutan lindung.
UNDP mendorong kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku usaha kopi, serta masyarakat lokal untuk mengembangkan praktik pertanian berkelanjutan. Peningkatan produktivitas di lahan legal, rehabilitasi kawasan hutan, dan penegakan aturan lingkungan disebut sebagai langkah kunci mengurangi risiko bencana.
PBB menyimpulkan, banjir bandang di Aceh Tengah merupakan hasil interaksi antara perubahan iklim dan aktivitas manusia. Selama akar persoalan ini tidak ditangani, wilayah tersebut berpotensi terus berada dalam siklus bencana yang sama.***
