LENTERAMERAH -Keputusan pemerintah Indonesia bergabung dalam Board of Peace (BoP) memicu perdebatan di ruang publik. Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal meminta pemerintah mengevaluasi keikutsertaan tersebut karena dinilai berpotensi mengaburkan sikap Indonesia terhadap Palestina.
Pemerintah menegaskan keikutsertaan Indonesia di BoP tidak mengubah posisi resmi negara. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungan terhadap kemerdekaan Palestina merupakan harga mati.
Kekhawatiran Soal Keberpihakan
Wakil Ketua Umum MUI KH Cholil Nafis mengatakan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace perlu dikaji ulang. Menurut dia, Indonesia harus memastikan forum tersebut tidak melemahkan sikap politik luar negeri yang selama ini konsisten membela Palestina.
“Kami khawatir keikutsertaan ini justru menjauhkan Indonesia dari posisi tegas terhadap Palestina,” ujar Cholil.
Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri MUI Sudarnoto Abdul Hakim menyoroti besaran iuran keanggotaan permanen BoP. Ia menilai pemerintah perlu menjelaskan manfaat konkret keikutsertaan Indonesia di forum tersebut.
“Jangan sampai Indonesia ikut dalam forum internasional tanpa dampak nyata bagi Palestina,” kata Sudarnoto.
Dino Patti Djalal Minta Penjelasan Terbuka
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menilai pemerintah perlu membuka informasi mengenai hak, kewajiban, serta posisi Indonesia di Board of Peace.
“Saya tidak menolak diplomasi, tetapi publik perlu tahu untung-ruginya,” ujar Dino.
Ia menyebutkan Indonesia sebaiknya tetap menyimpan opsi evaluasi, termasuk kemungkinan keluar dari BoP jika forum tersebut tidak sejalan dengan kepentingan nasional dan dukungan terhadap Palestina.
Haidar Nashir: Jalur Diplomasi yang Tersedia
Pandangan berbeda disampaikan tokoh Muhammadiyah Haidar Nashir. Ia menilai Board of Peace menjadi salah satu jalur diplomasi yang masih tersedia di tengah buntunya berbagai forum internasional.
“Dalam situasi perang yang berlangsung sejak 2022, Board of Peace adalah ruang diplomasi yang dapat dimanfaatkan,” kata Haidar.
Ia menyebut BoP diisi oleh negara-negara yang selama ini dikenal mendukung Palestina, antara lain Turki, Mesir, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Indonesia.
Haidar juga membantah anggapan bahwa pimpinan BoP memiliki kewenangan absolut. Menurut dia, keputusan dapat dibatalkan jika tidak mendapat dukungan dua pertiga anggota.
“Mekanisme ini bahkan lebih longgar dibanding sistem veto di PBB,” ujarnya.
Pemerintah Tegaskan Arah Diplomasi
Pemerintah menyatakan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace merupakan bagian dari strategi diplomasi aktif Presiden Prabowo Subianto. Menurut pemerintah, langkah tersebut dimaksudkan untuk memperluas ruang perlindungan warga sipil Gaza dan mendorong upaya perdamaian.
“Komitmen Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina tidak berubah,” kata sumber pemerintah.
Dengan bergabung dalam Board of Peace, Indonesia dinilai memilih terlibat langsung dalam diplomasi internasional di tengah terbatasnya mekanisme global untuk menghentikan konflik di Gaza.
