LENTERAMERAH — Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan dukungan terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto bergabung dalam Board of Peace (BoP) setelah melakukan dialog langsung di Istana Merdeka, Selasa, 3 Februari 2026.
Dukungan itu muncul setelah MUI memperoleh penjelasan mengenai posisi dan tujuan BoP dalam upaya mendorong penyelesaian konflik Palestina.
Ketua Umum MUI Anwar Iskandar mengatakan, keterlibatan Indonesia dalam BoP dipahami sebagai ikhtiar diplomasi damai yang bertujuan melindungi warga sipil Palestina, khususnya di Gaza.
“Setelah mendengar penjelasan Presiden, Board of Peace dipahami sebagai jalan damai yang mengedepankan kemaslahatan umat,” kata Anwar Iskandar.
Sikap yang Berubah
Sebelumnya, sejumlah pimpinan MUI menyampaikan kritik terhadap Board of Peace. Pada akhir Januari lalu, Ketua MUI Bidang Dakwah KH Cholil Nafis menyebut forum tersebut berpotensi menguntungkan kepentingan Amerika Serikat dan Israel.
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri Sudarnoto Abdul Hakim juga menilai BoP berisiko menjadi instrumen neokolonialisme.
Menurut Anwar, pandangan tersebut berubah setelah MUI mendapatkan penjelasan langsung mengenai mekanisme kerja BoP dan posisi Indonesia di dalamnya.
Dalam pertemuan di Istana, Presiden Prabowo juga memaparkan situasi geopolitik global serta arah diplomasi Indonesia terkait Palestina.
“Yang menjadi tujuan utama adalah kemerdekaan Palestina dan keselamatan rakyatnya. Selama forum ini bergerak ke arah itu, MUI memandang perlu memberikan dukungan,” ujarnya.
Komitmen Konstitusional
MUI menilai keterlibatan Indonesia dalam Board of Peace tidak bertentangan dengan amanat konstitusi.
Presiden Prabowo, kata Anwar, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan bertahan dalam forum internasional yang menyimpang dari prinsip dukungan terhadap Palestina.
“Presiden menyatakan Indonesia siap keluar dari Board of Peace jika forum itu tidak memperjuangkan kemerdekaan Palestina,” kata Anwar.
Rencana Pasukan Perdamaian
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah, yang hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan pemerintah siap mengambil peran lebih jauh dalam misi perdamaian di Gaza.
Menurut dia, Indonesia bahkan membuka opsi mengirim 20.000 pasukan perdamaian jika ada mandat internasional.
“Tujuan Presiden jelas, menghentikan penderitaan rakyat Palestina,” ujar Fahri.
Ia menyebut keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace, termasuk kontribusi pendanaan, dibutuhkan untuk memastikan jalur bantuan kemanusiaan tetap terbuka dan upaya penghentian kekerasan berjalan efektif.
Diplomasi Indonesia
Dukungan MUI memperkuat langkah Presiden Prabowo di forum internasional. Pemerintah menilai jalur diplomasi tetap menjadi pilihan utama Indonesia dalam mendorong penyelesaian konflik Palestina–Israel.
Bagi MUI, selama Board of Peace ditempatkan sebagai sarana memperjuangkan kemerdekaan Palestina dan perlindungan warga sipil, keterlibatan Indonesia dinilai sejalan dengan kepentingan kemanusiaan dan konstitusi.
