LENTERAMERAH – Isu mengenai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Telaga Ranu mencuat di media sosial menjelang kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Amerika Serikat pada 17 Februari 2026.
Sejumlah narasi mengaitkan proyek tersebut dengan agenda Board of Peace (BoP) serta kepentingan investasi asing.
Namun, penelusuran terhadap dokumen resmi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunjukkan proses proyek telah dimulai jauh sebelum isu itu berkembang.
Lelang Digelar 2024
Kementerian ESDM membuka lelang WKP Telaga Ranu pada 2024. Penetapan pemenang tercantum dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 8.K/EK.04/MEM.E/2026 tertanggal 8 Januari 2026.
Dalam keputusan tersebut, PT Ormat Geothermal Indonesia ditetapkan sebagai pemenang lelang. Perusahaan itu bersaing dengan sejumlah peserta lain, termasuk PT Medco Power Indonesia.
Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) menyatakan WKP Telaga Ranu memiliki potensi kapasitas sekitar 40 megawatt (MW).
Proyek ini merupakan bagian dari rencana pengembangan energi panas bumi nasional.
Pejabat Kementerian ESDM menegaskan proyek tersebut tidak berkaitan dengan agenda diplomatik tertentu. “Ini bagian dari program transisi energi dan penambahan kapasitas pembangkit berbasis energi terbarukan,” ujar sumber di kementerian, Senin.
DPR Nilai Keanggotaan Forum Bersifat Strategis
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono, mengatakan kehadiran Indonesia dalam forum internasional seperti Board of Peace diperlukan untuk menjaga kepentingan nasional.
“Kalau kita keluar, justru kita tidak mengetahui dinamika di dalamnya. Dengan tetap berada di forum tersebut, Indonesia bisa menyampaikan sikap secara langsung,” kata Dave saat dihubungi terpisah.
Menurut dia, forum internasional dapat dimanfaatkan sebagai kanal diplomasi, termasuk dalam isu-isu strategis global.
Dukungan Mahasiswa Indonesia di AS
Sementara itu, Perhimpunan Mahasiswa Indonesia di Amerika Serikat (Permias) menyatakan dukungan terhadap agenda kunjungan Presiden ke Amerika Serikat.
Presiden Permias, Axel Hutapea, berharap kunjungan tersebut menghasilkan keputusan yang berdampak pada kepentingan nasional.
“Kami berharap diplomasi yang dilakukan dapat memperkuat posisi Indonesia serta memberi manfaat bagi warga negara Indonesia di luar negeri,” ujarnya.
Target Panas Bumi Nasional
Pemerintah menargetkan penambahan kapasitas panas bumi hingga 7,2 gigawatt (GW) pada 2035 sebagai bagian dari upaya mencapai Net Zero Emission (NZE) 2060.
Untuk mencapai target tersebut, investasi besar dibutuhkan dalam beberapa tahun ke depan.
Di tengah target tersebut, pakar energi menilai penting bagi publik untuk merujuk pada dokumen resmi dan kronologi kebijakan sebelum menarik kesimpulan.
Berdasarkan data lelang yang tersedia, WKP Telaga Ranu telah melalui proses administratif sejak 2024, sebelum isu geopolitik berkembang di ruang publik.***
