LENTERAMERAH.COM– Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali menjadi perbincangan publik setelah muncul tudingan dugaan afiliasi sejumlah yayasan mitra dengan partai politik dan elite tertentu. Isu ini mencuat usai disampaikan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan ramai dibahas di media sosial.
Pemerintah pun angkat bicara. MBG ditegaskan bukan program politik, melainkan kebijakan strategis untuk meningkatkan kualitas gizi sekaligus mendukung pendidikan anak-anak Indonesia.
BGN Pastikan Mitra Lewati Verifikasi Ketat
Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Nanik S. Deyang, menjelaskan tidak ada larangan bagi pihak tertentu, termasuk yang memiliki latar belakang politik, untuk terlibat dalam program selama memenuhi persyaratan yang berlaku.
Menurutnya, setiap yayasan mitra wajib menjalani proses verifikasi menyeluruh, mulai dari standar keamanan pangan hingga tata kelola anggaran yang transparan.
“Yang utama adalah kepatuhan terhadap standar mutu dan akuntabilitas. Semua mitra diperiksa sebelum ditetapkan,” ujarnya.
Nilai pengelolaan dana yang bisa mencapai miliaran rupiah per bulan, kata dia, menjadi alasan pentingnya pengawasan berlapis.
KPK Lakukan Pendampingan
Dalam pelaksanaannya, MBG juga mendapat pendampingan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga tersebut melakukan mitigasi risiko guna mencegah potensi penyimpangan anggaran sejak tahap awal.
Pendekatan yang digunakan bersifat pencegahan, mencakup pengawasan tata kelola hingga mekanisme distribusi bantuan.
Pemerintah menilai langkah ini penting untuk menjaga integritas program agar tetap tepat sasaran.
Bukan Sekadar Bagi Makanan
Pemerintah juga menepis anggapan bahwa MBG hanya sebatas pembagian makanan gratis tanpa dampak pendidikan.
Program ini dirancang sebagai skema terpadu yang menggabungkan pemenuhan gizi dengan edukasi pola hidup sehat.
Selain meningkatkan asupan nutrisi, MBG diharapkan mampu memperbaiki konsentrasi belajar, meningkatkan kehadiran siswa di sekolah, serta membentuk kebiasaan makan sehat sejak dini.
Sasar Kelompok Rentan dan Dukung SDM Unggul
Program MBG menyasar anak dari keluarga desil 1–2, siswa berisiko putus sekolah, hingga balita yang mengalami stunting.
Pemerintah menilai intervensi gizi menjadi langkah strategis dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan pengawasan ketat dan prinsip transparansi, pemerintah memastikan MBG tetap berjalan sesuai tujuan awalnya. Program ini diklaim menjadi bagian dari peta jalan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045, dengan fokus pada generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing.***
