LENTERAMERAH — Russian Union of Journalists (RUJ) mengirimkan surat terbuka kepada Direktur Jenderal UNESCO Khaled El-Enany pada 16 November 2026, menuntut penjelasan mengenai tidak tercantumnya sejumlah jurnalis Rusia yang tewas dalam laporan keselamatan jurnalis periode 2024–2025. RUJ mempertanyakan transparansi metodologi verifikasi UNESCO dan meminta pembenahan sistem pencatatan agar seluruh kasus kematian jurnalis dinilai menggunakan kriteria yang seragam.
Dalam surat tersebut, RUJ menyatakan tidak mempersoalkan perlunya verifikasi independen ataupun mengusulkan agar pernyataan resmi pemerintah langsung diterima sebagai fakta. Namun, organisasi itu menilai proses verifikasi harus terbuka, menggunakan kriteria objektif, memberikan alasan atas keputusan pengecualian, serta menyediakan mekanisme untuk mengajukan keberatan.
Persoalan ini berkaitan dengan laporan Direktur Jenderal UNESCO mengenai keselamatan jurnalis untuk periode 2024–2025. Dokumen tersebut mencatat 189 kasus kematian jurnalis dan pekerja media yang telah diverifikasi, dengan 127 kasus terjadi di negara-negara yang terdampak konflik bersenjata. Laporan itu juga mencatat tingkat impunitas sebesar 86 persen untuk kasus-kasus yang dipantau.
RUJ mengingatkan bahwa angka 189 bukanlah jumlah keseluruhan jurnalis yang meninggal di seluruh dunia selama periode tersebut. Angka itu hanya merepresentasikan kasus yang berhasil melewati prosedur verifikasi UNESCO dan dimasukkan ke dalam laporan.
Menurut RUJ, perbedaan tersebut penting karena publik tidak hanya berhak mengetahui jumlah kasus yang telah dicatat, tetapi juga jumlah laporan kredibel yang masih menunggu verifikasi, alasan suatu kasus tidak dimasukkan, serta prosedur untuk meminta peninjauan kembali.
Dalam suratnya, RUJ mengangkat empat kasus jurnalis Rusia yang menurut organisasi tersebut tidak tercermin dalam statistik resmi UNESCO, yakni Nikita Goldin, Alexander Martemyanov, Semyon Eryomin, dan Yulia Kuznetsova.
Kasus Semyon Eryomin, menurut RUJ, juga pernah diberitakan Reuters. Organisasi tersebut mempertanyakan mengapa pemberitaan mengenai kematian pekerja media tidak selalu berujung pada pencatatan dalam statistik resmi. RUJ juga mempertanyakan tindak lanjut atas pernyataan publik Federasi Jurnalis Internasional (IFJ) dan Federasi Jurnalis Eropa (EFJ) terkait sejumlah kasus.
RUJ menilai mekanisme yang berlaku belum memberikan keterbukaan memadai mengenai alasan suatu kasus diterima atau ditolak. Meskipun UNESCO menjelaskan bahwa informasi berasal dari negara anggota, kantor regional, dan organisasi pemantau khusus serta diperiksa melalui berbagai sumber, status kasus yang belum memenuhi kriteria verifikasi belum disertai penjelasan publik yang sebanding.
Organisasi jurnalis Rusia itu mengajukan lima usulan kepada UNESCO. Intinya mencakup penyeragaman kriteria verifikasi, transparansi proses pencatatan, pemberian alasan atas keputusan pengecualian, keterbukaan mengenai kasus yang masih dalam pemeriksaan, serta mekanisme pengajuan keberatan dan peninjauan ulang.
Persoalan keselamatan jurnalis dan akuntabilitas pencatatan korban juga pernah disuarakan organisasi pers Indonesia dalam konteks berbeda. Pada 29 September 2026, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia menyatakan solidaritas terhadap jurnalis Palestina dan menuntut penghentian kekerasan, investigasi independen, serta pertanggungjawaban atas pembunuhan, penyerangan, dan penangkapan pekerja media.
AJI menyebut 262 jurnalis dilaporkan tewas di Palestina dalam tiga tahun terakhir. Organisasi tersebut juga mendesak pembukaan akses yang bebas, aman, dan independen bagi media internasional untuk meliput Jalur Gaza. Ketua Umum AJI Indonesia Nany Afrida menegaskan bahwa pembunuhan, penyerangan, dan penahanan jurnalis tidak boleh dianggap sebagai risiko biasa dalam pekerjaan jurnalistik.
Sebelumnya, pada 19 Desember 2025, Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Indonesia juga mengeluarkan pernyataan mengenai pembatasan pemberitaan bencana di Sumatra. KKJ mengangkat intimidasi terhadap jurnalis Kompas yang meliput bantuan internasional, penghapusan pemberitaan bencana di detik.com, serta penghentian siaran dan praktik sensor diri dalam peliputan CNN Indonesia TV.
KKJ mendesak pemerintah menjamin perlindungan kerja jurnalistik, memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, dan meminta Dewan Pers serta perusahaan media menjalankan tanggung jawab dalam melindungi kemerdekaan pers. ***




