LENTERAMERAH –
Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto memperkenalkan langkah baru dalam dunia pendidikan nasional melalui program Sekolah Rakyat.
Program ini menargetkan anak-anak dari keluarga tidak mampu, khususnya mereka yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Ekstrem Nasional (DTSEN).
Sekolah Rakyat bukan sekadar lembaga pendidikan formal.
Konsepnya memadukan tiga unsur penting: pendidikan akademik, pembentukan karakter, dan pelatihan vokasi. Melalui pendekatan ini, sekolah diharapkan tidak hanya mencetak siswa yang berpengetahuan, tetapi juga berkepribadian kuat dan siap bekerja.
Presiden Prabowo menegaskan, hasil pendidikan di Sekolah Rakyat harus bisa dirasakan langsung oleh para siswa.
Pemerintah menyiapkan pembelajaran yang menyeluruh mencakup ilmu pengetahuan, nilai-nilai kebangsaan, serta keterampilan hidup yang relevan dengan kebutuhan masa depan.
Sinergi Dua Kementerian
Pelaksanaan program ini menjadi wujud kolaborasi antara Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat berada di bawah koordinasi Kementerian Sosial, sementara Kemendikdasmen bertanggung jawab pada aspek akademik dan pengadaan tenaga pengajar.
“Sesuai dengan Instruksi Presiden, kami mendukung Kementerian Sosial dalam dua hal utama: rekrutmen guru dan penyusunan kurikulum,” ujar Abdul Mu’ti.
Ia menambahkan, jumlah tenaga pendidik akan disesuaikan dengan jumlah sekolah yang beroperasi di tiap daerah. Kurikulum, kata dia, disusun agar fleksibel namun tetap sesuai standar pendidikan nasional.
Sementara itu, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menegaskan bahwa Sekolah Rakyat akan mengadopsi dua kurikulum inti: akademik dan karakter.
“Keduanya saling melengkapi. Sekolah Rakyat tidak hanya membangun kecerdasan, tetapi juga membentuk kepribadian yang tangguh dan berintegritas. Terlebih karena berbasis boarding school, pembinaan bisa dilakukan secara menyeluruh,” kata Gus Ipul.
Tiga Pilar Kurikulum Sekolah Rakyat
Kurikulum Sekolah Rakyat dibangun di atas tiga pilar utama:
- Kurikulum Formal (Akademik): Berbasis standar pendidikan nasional dengan metode pembelajaran kontekstual.
- Kurikulum Karakter (Asrama): Menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan kepemimpinan.
- Kurikulum Vokasi (Keterampilan dan Kewirausahaan): Membekali siswa dengan keterampilan praktis untuk dunia kerja dan peluang usaha mandiri.
Sistem pembelajarannya bersifat multi-entry dan multi-exit, memungkinkan siswa untuk mengikuti program sesuai tingkat kesiapan dan kebutuhan mereka.
Pendekatan Digital dan Adaptif
Sekolah Rakyat mengusung pendekatan inovatif untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Beberapa penerapan modern di antaranya:
- Sistem Multi Entry–Multi Exit (MEME): Siswa dapat memulai belajar kapan saja tanpa harus menunggu tahun ajaran baru.
- Pendekatan Individual: Kurikulum dirancang agar dapat menyesuaikan kemampuan masing-masing siswa.
- Integrasi Teknologi Digital: Pemanfaatan Learning Management System (LMS) untuk memantau perkembangan belajar secara daring dan real-time.
- Kelas Persiapan: Sesi pelatihan fisik, kedisiplinan, dan kesiapan mental selama dua minggu sebelum pembelajaran formal dimulai.
Pendekatan ini menjadi langkah strategis pemerintah untuk menghadirkan pendidikan yang adaptif, inklusif, dan berbasis teknologi.
Pendidikan sebagai Jalan Keluar dari Kemiskinan
Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan menjadi solusi berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin ekstrem melalui pendidikan yang berkualitas.
Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 2, Maragoti, menyebut program ini sebagai bukti nyata kehadiran negara di tengah masyarakat.
“Siswa di sini dimuliakan oleh negara. Mereka mendapat pendidikan gratis yang tidak hanya fokus pada akademik, tapi juga membangun karakter dan kemandirian,” ujarnya.
Dengan konsep pendidikan menyeluruh, Sekolah Rakyat menjadi simbol upaya pemerintah untuk memperkuat fondasi sosial bangsa.
Program ini menandai pergeseran paradigma pendidikan nasional dari sekadar pengajaran menuju pembentukan manusia Indonesia yang berdaya dan berkarakter.***
