LENTERAMERAH — Pemerintah memperluas pengembangan program Sekolah Rakyat dengan menambahkan pengajaran enam bahasa asing di seluruh satuan pendidikan.
Kebijakan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia agar lebih siap bersaing di pasar kerja global.
Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Mukhtarudin, mengatakan kebijakan tersebut diambil sebagai respons terhadap meningkatnya kebutuhan tenaga kerja terampil dan berbahasa asing di pasar internasional.
“Penguasaan bahasa asing merupakan kunci daya saing SDM Indonesia di tingkat global. Kami ingin lulusan Sekolah Rakyat memiliki kemampuan komunikasi lintas negara agar mampu memenuhi tuntutan pasar kerja modern,” ujar Mukhtarudin dalam konferensi pers di Jakarta, Senin, 3 November 2025.
Enam bahasa yang menjadi prioritas pengajaran ialah Bahasa Inggris, Arab, Jepang, Korea, Mandarin, dan Jerman. Menurut Mukhtarudin, pemilihan keenam bahasa itu disesuaikan dengan kebutuhan negara-negara mitra penempatan pekerja migran Indonesia.
Pemerintah juga tengah mempertimbangkan penambahan Bahasa Portugis untuk memperluas kerja sama tenaga kerja dengan negara-negara di kawasan Eropa Selatan, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat diplomasi ketenagakerjaan Indonesia.
Bahasa Asing Terintegrasi dengan Pendidikan Vokasi
Kepala Sekolah Rakyat di bawah koordinasi Kementerian Sosial (Kemensos) menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada pembelajaran akademik, tetapi juga pendidikan vokasi dan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan kebutuhan industri.
Pendekatan pembelajaran tersebut mengusung konsep “link and match”, yakni menghubungkan pelatihan bahasa dengan keterampilan vokasi agar lulusan memiliki kemampuan praktis yang relevan dengan dunia kerja.
“Sekolah Rakyat menjadi ruang inklusif bagi siswa dari keluarga miskin agar memiliki akses pendidikan yang layak serta keterampilan kerja yang bisa langsung diterapkan,” ujarnya.
166 Sekolah Rakyat Siap Terapkan Kurikulum Multibahasa
Saat ini, terdapat 166 Sekolah Rakyat yang telah beroperasi di berbagai daerah di Indonesia. Sebagian besar setingkat SMA dan SMK, dan kini diwajibkan untuk menerapkan pengajaran bahasa asing serta pelatihan vokasi secara terpadu.
Program ini diharapkan menjadi tonggak penting penguatan SDM Indonesia yang berdaya saing tinggi di tingkat global. Pemerintah menilai integrasi bahasa asing dan keterampilan kerja akan membuka peluang lebih luas bagi lulusan Sekolah Rakyat di berbagai sektor industri.
“Kami ingin mencetak generasi muda yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja internasional,” ujar Mukhtarudin.
Dengan langkah ini, pemerintah menargetkan Sekolah Rakyat menjadi pelopor pendidikan vokasi berbasis multibahasa yang mampu melahirkan tenaga kerja profesional, adaptif, dan siap berkompetisi di pasar global.
