LENTERAMERAH – Curah hujan ekstrem yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak 24 November 2025 memicu banjir bandang dan tanah longsor di 354 kecamatan.
Data BNPB per 30 November 2025 mencatat 303 korban meninggal dan 279 orang masih hilang. Aceh menjadi wilayah dengan dampak terparah, diikuti Sumut dan Sumbar.
Respons Cepat Pemerintah
Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memaksimalkan penanganan pada fase tanggap darurat.
Evakuasi korban, distribusi bantuan logistik, layanan kesehatan, serta pemulihan sarana komunikasi dan transportasi berlangsung sejak hari pertama.
Untuk mempercepat mobilisasi bantuan, pemerintah mengerahkan armada udara seperti Hercules C-130 dan A400M, kapal laut, kendaraan darat, serta peralatan penanganan darurat, termasuk perahu karet, tenda, dan genset.
Alasan Status Tidak Dinaikkan ke Bencana Nasional
Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, menyampaikan bahwa penetapan bencana nasional hanya diterapkan dalam situasi dengan tingkat kerusakan dan kompleksitas luar biasa.
Dalam dua dekade terakhir, status tersebut hanya diberikan pada tsunami Aceh 2004 dan pandemi Covid-19.
Beberapa bencana besar lain seperti gempa Palu, gempa Lombok, dan Cianjur tetap ditangani tanpa perubahan status.
Karena itu, banjir besar di Sumatera saat ini dikategorikan sebagai bencana provinsi, meski pemerintah pusat tetap terlibat penuh.
Suharyanto menegaskan bahwa status bencana tidak mempengaruhi percepatan penanganan, karena pemerintah pusat dapat mengerahkan seluruh sumber daya nasional tanpa perlu penetapan khusus.
TNI AD Tegaskan Kesiapan Penanganan
Kadispenad, Kolonel Inf Donny Pramono, membantah tudingan bahwa TNI menunggu status bencana nasional.
Ia menegaskan bahwa TNI AD langsung bergerak sejak laporan awal diterima.
Fokus TNI saat ini adalah pembukaan akses jalan yang terputus, termasuk jalur Sibolga – Padang Sidempuan, serta percepatan perbaikan jembatan dan fasilitas publik yang rusak.
Komitmen Pemerintah pada Pemulihan Infrastruktur
Selain penanganan darurat, Presiden Prabowo menempatkan pemulihan infrastruktur sebagai langkah prioritas agar aktivitas masyarakat dapat kembali berjalan normal.
Pemerintah terus memperkuat dukungan logistik, tambahan personel, dan peralatan berat di wilayah terdampak.
Meski tidak berstatus bencana nasional, pola kerja pemerintah menunjukkan penanganan yang dilakukan secara menyeluruh, mencakup penyelamatan warga, pemulihan akses, hingga rehabilitasi pascabencana.
