LENTERAMERAH – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas penanganan pascabencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Minggu, 7 Desember 2025.
Dalam rapat tersebut, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memaparkan kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi yang mencapai Rp 51,81 triliun.
Kebutuhan anggaran tersebut terdiri atas Rp 25,41 triliun untuk Aceh, Rp 12,88 triliun untuk Sumatera Utara, dan Rp 13,52 triliun untuk Sumatera Barat.
Pemerintah juga menyalurkan bantuan awal Rp 4 miliar untuk 52 kepala daerah dan Rp 20 miliar bagi masing-masing provinsi terdampak sebagai dukungan pemulihan cepat.
Pemulihan Listrik Tersendat Kerusakan SUTET
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral bersama PLN menyatakan proses normalisasi listrik belum pulih sepenuhnya.
Gangguan utama terjadi akibat kerusakan berat pada jaringan transmisi SUTET, yang merupakan infrastruktur kunci penyaluran listrik bertegangan tinggi.
Meskipun sistem kelistrikan Sumatera Bagian Utara mencatat surplus daya hingga 265 megawatt sejak 2017, kerusakan transmisi membuat pasokan tidak dapat disalurkan secara optimal.
PLN, dengan dukungan TNI dan Polri, mengirim pesawat Hercules, helikopter, serta tim teknis untuk membawa genset dan peralatan pemulihan ke wilayah yang masih mengalami pemadaman.
Sementara itu, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagut memastikan distribusi BBM dan LPG tetap berlangsung, termasuk melalui jalur udara di wilayah yang terisolasi.
Presiden Ingatkan Pengawasan Dana Bencana
Dalam rapat tersebut, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya menjaga integritas penggunaan dana penanganan bencana.
Ia meminta aparat penegak hukum memperketat pengawasan sekaligus memberikan sanksi tegas bagi pihak yang menyalahgunakan anggaran.
Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas) bergerak cepat menyetujui sejumlah permintaan tambahan BBM guna menjamin ketersediaan energi selama masa tanggap darurat.
Komitmen Pemerintah: Tidak Ada Korban yang Diabaikan
Pemerintah kembali menekankan komitmen “No One Left Behind” dalam proses pemulihan di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Prinsip ini memastikan seluruh warga terdampak, termasuk yang berada di daerah sulit dijangkau, mendapatkan bantuan setara.
Dengan dukungan anggaran yang besar dan koordinasi lintas kementerian serta aparat keamanan, pemerintah menargetkan pemulihan berlangsung cepat dan merata di seluruh wilayah Sumatera.
