LENTERAMERAH, Aceh – Banjir dan longsor besar yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, terutama Aceh, kembali menempatkan isu persatuan nasional dalam sorotan.
Di tengah upaya penanganan darurat, langkah Pemerintah Provinsi Aceh yang mengirim surat kepada lembaga Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yakni UNDP dan UNICEF, memicu perdebatan di ruang publik.
Sejumlah kalangan menilai, permintaan keterlibatan lembaga internasional tersebut kurang tepat dilakukan saat pemerintah pusat masih memiliki kapasitas memadai untuk menangani bencana secara nasional.
Aktivis 98, Joko Priyoski, menilai kepala daerah semestinya menunjukkan ketegasan dan kemandirian dalam situasi krisis.
“Momentum bencana seharusnya digunakan untuk memperkuat persatuan dan kepercayaan pada kemampuan sendiri, bukan justru terkesan bergantung pada bantuan luar,” kata Joko kepada redaksi.
Surat Pemprov Aceh Menuai Polemik
Surat resmi Pemprov Aceh kepada UNDP dan UNICEF terkait penanganan pascabencana menuai kritik dari berbagai pihak.
Langkah tersebut dinilai berpotensi menimbulkan tafsir di luar aspek kemanusiaan, termasuk sensitivitas politik, mengingat keterlibatan lembaga internasional umumnya memerlukan koordinasi dan persetujuan pemerintah pusat.
Sorotan juga muncul karena sejumlah daerah lain di Sumatera yang terdampak bencana memilih berkoordinasi langsung dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melalui mekanisme nasional tanpa membuka jalur internasional.
Efektivitas Bantuan Internasional Dipertanyakan
Selain soal prosedur, efektivitas bantuan internasional turut dipertanyakan. Saat ini, sejumlah lembaga PBB diketahui tengah menghadapi tekanan keuangan akibat pemangkasan anggaran dari Amerika Serikat, salah satu kontributor utama.
Kondisi tersebut berdampak pada keterbatasan operasional dan pengurangan tenaga kerja, sehingga dinilai kurang ideal apabila penanganan bencana nasional terlalu bergantung pada bantuan dari luar negeri.
Pemerintah Pusat Pastikan Negara Hadir
Pemerintah menegaskan negara hadir penuh dalam penanganan bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya.
Sejumlah organisasi internasional kemanusiaan, seperti Save the Children dan Islamic Relief, telah lama beroperasi di Aceh melalui koordinasi resmi dengan BNPB dan berada di bawah pengawasan pemerintah.
Presiden Prabowo Subianto juga menetapkan penanganan bencana di Sumatera sebagai prioritas nasional. Presiden meninjau langsung wilayah terdampak, memastikan koordinasi lintas kementerian berjalan, serta menjamin dukungan anggaran negara untuk proses tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.
Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI-Polri, relawan, dan organisasi masyarakat dinilai berjalan relatif cepat dan terukur tanpa perlu membuka ruang bagi agenda di luar kepentingan nasional.
Ujian Kepemimpinan Daerah
Bencana alam ini dinilai menjadi ujian bagi kepemimpinan pemerintah daerah pasca Pilkada 2024.
Sejumlah pengamat menilai, kemampuan mengelola krisis, menjaga soliditas, dan membangun kepercayaan publik lebih penting dibandingkan mencari dukungan internasional.
Kepemimpinan yang kuat, menurut mereka, tercermin dari konsistensi sikap dan kemampuan memaksimalkan sumber daya nasional dalam situasi darurat.
Persatuan Nasional sebagai Fondasi
Bencana di Aceh dan wilayah Sumatera lainnya dinilai bukan ruang untuk kepentingan politik atau pencitraan global.
Peristiwa ini disebut sebagai ujian kebangsaan yang menuntut solidaritas dan persatuan nasional.
Alih-alih mengedepankan jalur internasional, Pemprov Aceh diharapkan memperkuat konsolidasi internal dan sinergi dengan pemerintah pusat.
Dalam kondisi darurat, Indonesia dinilai memiliki modal solidaritas yang kuat, asalkan ditopang oleh kepemimpinan yang tegas dan berpegang pada semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
