Lentera Merah

Information in Your Fingertips

Ada Apa Dibalik Kasus Bank Tabungan Negara

PT Bank Tabungan Negara
Bila membedah laporan keuangan BTN pada Juni 2019, memang terlihat terjadi peningkatkan kredit macet yang signifikan di bank yang fokus pada perumahan ini (Photo : Yusuf)

Jakarta, LM – Menelisik polemik Bank Tabungan Negara (BTN), sebenarnya bukanlah pada pengunduran diri Suprajarto paska pengangkatan dirinya sebagai Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN). Tapi, mengapa Maryono dicopot setelah menjabat 7 tahun sebagai Dirut BTN.

Bila membedah laporan keuangan BTN pada Juni 2019, memang terlihat terjadi peningkatkan kredit macet yang signifikan di bank yang fokus pada perumahan ini. Total kredit bermasalah (non performing loan/NPL) mencapai Rp8,3 triliun dengan kredit macet alias kolektibilitas 5 sebesar Rp5,94 T.

Bagaimana NPL BTN bisa melonjak sangat tinggi hanya dalam tempo 7 tahun terakhir ini. Mantan Direksi BTN yang menjadi nara sumber OJK Watch menyebutkan, lonjakan NPL BTN tidak lebih karena kentalnya praktek kolusi dan nepotisme diera Maryono.

Sudah menjadi rahasia umum di BTN, Maryono memegang pengendalian di enam Divisi strategis yaitu Divisi Audit Intern, Divisi Sumber Daya Manusia, Divisi Legal, Divisi Kredit Komersial, Divisi Asset Manajemen dan Corporate Secretary.

Dengan pengendalian Divisi-Divisi strategis secara langsung oleh Direktur Utama maka banyak kasus di BTN yang muncul kepermukaan sesuai kepentingan Dirut BTN saja. Kasus yang dirasakan merugikan citra Dirut BTN akan diendapkan begitu saja . Dan selama 7 tahun, Maryono sibuk membangun proyek politik pencitraan dengan corporate secretary sebagai kendaraan.

Mensikapi hasil pemeriksaan Direktur Legal BTN oleh Bareskrim dalam kasus pembobolan dana nasabah sebesar 250 Milyar pada tahun 2017 , OJK Watch memandang persoalan tersebut seperti “bom waktu” dan merupakan fenomena puncak gunung es bagi penerus kepemimpinan Maryono.

Selama ini, Divisi Legal BTN telah menjadi alat kepentingan Maryono saja, sehingga adalah hal yang ironis dalam kasus pembobolan deposito nasabah di BTN pihak legal tidak dengan sungguh-sungguh mencari pelaku dan berusaha mengeksekusi asset yg dimiliki pelaku khususnya pelaku dari pihak ekseternal. Pihak BTN sudah cukup puas dengan memeranjakan karyawan BTN saja tetapi membiarkan komitmen pembayaran kerugian dana nasabah tidak terealisasi begitu saja.

Berdasar data di Bareskrim selain pembobolan dana nasabah BTN juga terdapat kasus yang melibatkan kebijakan Dirut BTN Maryono yaitu kasus suap dalam pemberian kredit atas nama PT Borneo 86 dan PT Balikpapan Skylink Property.

Tapi lagi-lagi dengan kekuasaan Maryono dalam menguasai Divisi Legal dan Divisi Audit, begitu kasus pembobolan dana nasabah tersebut kembali mencuat, Divisi Legal mencari cara untuk mengorbankan karyawan selevel Kepala Cabang saja, padahal kepala cabang notabene tidak menikmati dana hasil pembobolan Surya Artha Nusantara Finance (SAN Finance), PT Asuransi Jiwa Mega Indonesia (AJMI) dan PT. Asuransi Umum Mega (AUM), serta PT Global Index Investindo.

Begitu pula dalam dugaan kasus suap pemberian kredit kepada PT Borneo 86 dan PT Balikpapan Skylink Property yang diduga melibatkan menantu Maryono yang bernama Widhi Kusuma. Praktek suap ini memakai kedok Pengembang Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang merupakan bagian dari program sejuta rumah murah yang digagas Presiden Joko Widodo.

Campur tangan menantu Maryono telah menyebabkan kredit diberikan dengan cara yang tidak prudent karena seperti pada kasus pemberian fasilitas kredit kepada PT Borneo 86 dan PT. Balikpapan Skylink Property, yang merupakan dua developer dari Kalimantan Timur yang diduga terafiliasi kepada menantu Maryono, dengan pinjaman masing-masing sebesar Rp104 miliar dan Rp86 miliar. Ternyata, developer tidak mempergunakan seluruh fasilitas kreditnya untuk pembangunan proyek namun seperti temuan penyelidik dari keterangan Developer PT. Borneo 86. Dana pencairan kredit sebesar Rp8 Miliar tersebut malah dipergunakan untuk mempermulus keputusan kredit yang diberikan kepada menantu Dirut BTN.

Kasus PT. Borneo 86 yang saat ini sedang disidik oleh Tipideksus Bareskrim Polri telah mengarah kepada praktek tindak Pidana korupsi dan nepotisme dengan pemberian suap kepada seorang yang bernama Widi Kusuma yang merupakan menantu dari direktur utama Bank BTN.

Karena arah penyelidikan di Bareskrim Polri yg mengarah kepada Dirut BTN maka lagi-lagi Divisi Legal BTN yg dibawah supervisi Direktur Legal Bank Yossi Istanto ditengarai akan mencoba bermain untuk melindungi kerabat Dirut Bank BTN dengan mengorbankan pihak-pihak yang selama ini justru ditekan untuk melayani kepentingan proyek dari menantu Maryono, yaitu seperti para pejabat Kantor Cabang Balikpapan, para pejabat kredit komersial dan para pejabat yang mengurusi kredit macet.

Kondisi ini sangat miris, mengingat informasi yang diterima oleh OJK Watch menyebutkan bahwa pengangkatan Yossi Istanto sebagai Direktur BTN juga berbau nepotisme dengan Dirut BTN yang baru saja dicopot Menteri BUMN.

Karena itu OJK Watch, melihat tingginya nilai NPL BTN dan makin terbukanya beberapa kejahatan perbankan di Bank BTN paska pencopotan Maryono dan terkuaknya praktek konspirasi busuk di bagian Divisi Legal selama ini yang telah menjadi alat kepentingan Direktur Utama BTN saja. Maka, OJK Watch mendesak Bareskrim untuk mengusut peran Yossi Istanto dalam banyak kasus di BTN dan agar tidak ragu-ragu segera menetapkan sebagai tersangka dan untuk itu OJK harus segera mengirim Surat pada Meneg BUMN untuk menonaktifan Yossi Istanto karena telah melakukan pelanggaran integritas kategori berat.(Rod/Red)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *