Diduga Serobot Tanah Sentul City, Kuasa Hukum Warga Tempuh Jalur ini

Penyerobotan Tanah Warga Sentul City
Hendarsam, SH, MH menghimbau seluruh elemen bangsa untuk memperhatikan jargon 1 persen penduduk menguasai 90 persen lahan Indonesia.(Photo : Rays)

Jakarta, LM – Kuasa hukum warga, Hendarsam Marantoko, SH., MH., menyatakan luasan blok lapangan tembak yang sekitar 15 hektar tidak termasuk ke dalam wilayah yang dieksekusi, sesuai dengan dokumen dan cerita para orang tua tidak masuk dalam HGB Sentul City.

“Kalau sekarang itu termasuk, artinya ada kemungkinan karena kesalahan administrasi atau ada orang yang bermain disitu,” kata Hendarsam seraya menunjukkan denah tanah yang dipersengketakan.

Ia menyatakan bahwa tidak ada penuduhan kepada semua pihak yang bersengketa.

“Kami sangat mempercayai dan berprasangka baik kepada semua pihak. Jadi, kami menghimbau kepada seluruh pihak untuk melihat persoalan ini secara jernih dan netral,” ucapnya.

Tapi, tak bisa dipungkiri, faktanya bahwa salah satu pihak Sentul City dan bupati Bogor terdahulu ditangkap KPK karena masalah perizinan.

“Masalah ini ada kaitannya dengan yang sebelumnya, saya juga tidak tahu. Tapi ini kan menjadi kekhawatiran kita bersama, apakah praktik seperti ini yang selalu ditempuh oleh korporasi atau tidak,” tuturnya.

Ia menegaskan bahwa praktik yang bertentangan dengan hukum memang belum dibuktikan pada kasus saat ini.

“Tapi, sekali lagi, praktik melanggar hukum, praktik koruptif, menyewa aparat, menyewa pejabat negara sudah dibuktikan di kasus sebelumnya. Sehingga, dengan kejadian yang sudah terjadi sebelumnya, kami dan seluruh pihak harus waspada serta secara bersama memperhatikan kasus ini,” tuturnya lagi.

Hendarsam menghimbau seluruh elemen bangsa untuk memperhatikan jargon 1 persen penduduk menguasai 90 persen lahan Indonesia.

Penyerobotan Tanah Warga Sentul
Hendarsam menghimbau seluruh elemen bangsa untuk memperhatikan jargon 1 persen penduduk menguasai 90 persen lahan Indonesia.(Photo : Rays)

“Dari sini kita mulainya. Kalau praktik dan perizinannya dilakukan secara betul kita tidak masalah. Tapi buktinya, klien kita dirugikan,” tegasnya.

Ia menjelaskan saat ini sudah mengambil beberapa langkah.

“Yang pertama adalah melayangkan surat ke bapak presiden pada satu minggu lalu terkait perkara ini dan juga KSP untuk meminta atensinya dan peninjauan hukum,” ucapnya.

Dan, lanjutnya, pihaknya juga sudah melayangkan surat ke ATR/BPN dan akan melayangkan surat DPR RI,  Kapolri dan Kejaksaan Agung.

“Semoga, dengan dilayangkan surat ini maka akan menghindari masuknya pejabat untuk bermain. Sekaligus, melihat jika ada pihak mafia tanah yang (Ray/Red)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *