Lentera Merah

Information in Your Fingertips

Mediasi Buntu, Ahli Waris Siapkan Strategi Hadapi Penyerobot Tanah

Rapat Ahli Waris dengan Dinas Kehutanan
Selain Lurah Gandaria Utara dan ahli waris H Ahmad bin H Saiun, Rapat ini juga turut dihadiri beberapa pejabat terkait seperti Kadis Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, Camat Kebayoran Baru, Lurah Gandaria Utara,Kapolsek Kebayoran baru, Babinsa Gandaria Utara, Babinkamtibmas Gandaria Utara, dan Satpol PP Gandaria Utara. (Photo : Bins)

Jakarta,LM – Upaya mediasi yang dilakukan Lurah Gandaria Utara Muhammad Hasan, S.Sos, M.Si atas kasus penyerobotan tanah seluas 3380M2 yang beralamat di Jl. H. Raya Rt.005/010 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan oleh Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta terhadap pemilik tanah yakni  H Ahmad bin H Saiun ternyata sia-sia.

Pertemuan yang digelar di kantor kelurahan Gandaria Utara di Jl.Taman Radio Dalam VII, Rt 005/015, Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan pada Jumat (4/6/2021) tersebut tidak menemui kesimpulan atupun kesepakatan yang jelas, sehingga membuat Ahli Waris H Ahmad bin H Saiun sangat kecewa.

Selain Lurah Gandaria Utara dan ahli waris H Ahmad bin H Saiun, Rapat ini juga turut dihadiri beberapa pejabat terkait seperti Kadis Kehutanan Provinsi DKI Jakarta, Camat Kebayoran Baru, Lurah Gandaria Utara,Kapolsek Kebayoran baru, Babinsa Gandaria Utara, Babinkamtibmas Gandaria Utara, dan Satpol PP Gandaria Utara.

Dalam rapat yang diketuai Camat Kebayoran Baru Tomy Fudihartono ini sejak awal sudah berlangsung tegang karena menurut ahli waris  H Ahmad bin H Saiun, Camat maupun Dinas Kehutanan Provinsi DKI diangap tidak dapat menunjukkan dokumen asli sesuai dengan data yuridis dan data teknis sertifikat tanah yang valid atas kepemilikan tanah seluas 3380M2 yang beralamat di Jl. H. Raya Rt.005/010 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan itu.

“Semua data yang diajukan oleh Camat Kebayoran Baru menurut kami tidak valid dan diragukan keasliannya. Adapun dasar pembuatan Sertifikat sebagai legalitas yang dipegang Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta itu tidak dapat dijadikan dasar hukum yang tepat. Untuk itu kami membawa dokumen-dokumen asli yang kami miliki. Kami optimis bahwa orang tua (Kakek) Kami H Ahmad bin H Saiun tidak pernah menjual tanah miliknya ini kepada siapa pun,” tegas M Soleh bin H Mausin selaku wakil ahli waris kepada para wartawan.

M Soleh bin H Mausin menambahkan bahwa Sertifikat yang saat ini dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta tersebut di duga dibeli dari Musa bin Siing dengan nomor C733 yang berasal dari Girik 1066 dan bukan Girik asli dari pemilik tanah sah nya yakni H Ahmad bin H Saiun.

M Soleh H Mausin Ahli Waris
M Soleh bin H Mausin (tengah) bersama ahli waris H Ahmad H Saiun Terus berjuang mempertahankan hak atas tanah milik orang tua mereka (Photo : Binz)

“Dalam rapat tadi, Kami menanyakan dasar hukum atau legalitas apa yang digunakan Musa bin Siing untuk menjadikan tanah milik kakek saya itu Sertifikat. Namun Bapak Camat Kebayoran Baru tidak dapat menjelaskannya secara rinci tentang riwayat tanah milik H Ahmad bin H Saiun dan malah menyuruh Kami menggugatnya ke pengadilan,” tegas M Soleh H Mausin.

Menurut keterangan kantor kelurahan Gandaria Utara, Ahli waris Musa bin Siing mengakui jika tanah seluas 3380M2 yang beralamat di Jl. H. Raya Rt.005/010 Gandaria Utara Kebayoran Baru Jakarta Selatan tersebut dibeli dari pemilik tanah tersebut yakni Wellem bin Panjul pada tahun 1959.

“Musa bin Siing mengaku jika dirinya telah membeli tanah dari Wellem bin Panjul. Padahal saat dikonfirmasi dengan putra Wellem bin Panjul yang bernama Taufik Sawaludin Wellem menyatakan bahwa orang tuanya tidak pernah memiliki tanah di lokasi yang dimaksud tersebut. Ini diperkuat dengan Surat Pernyataan diatas materai pada tanggal 8 Maret 2016,”ujar M Soleh bin H Mausin.

Jauh beberapa tahun sebelumnya M Soleh bin H Mausin pun pernah menanyakan status tanah milik H Ahmad bin H Saiun ke kelurahan Gandaria Udik (dahulu Gandaria Utara dan Gandaria Selatan masih jadi satu kelurahan).

“Keterangan yang Kami terima dari Instansi terkait menyatakan jika H Ahmad bin H Saiun mempunyai tanah dua persil, yakni persil P.V.D.I seluas 4860M2 dan Leter C.305 P.IV.S.II seluas 3380M2,” tegasnya.

Dinas Kehutanan Serobot Tanah Warga
Kapolsek Kenayoran Baru, Camat Kebayoran Baru & Kadis Kehutanan CKI Jakarta di depan ahli waris H Ahmad bin H Saiun ( Photo : Binz)

Sementara itu, Camat Kebayoran Baru Tomy Fudihartono yang merasa tersudut dan terkesan tidak menguasai Riwayat Tanah milik H Ahmad bin H Saiun lebih banyak mendengarkan audiens. Hujanan interupsi para ahli waris yang memadati Aula lantai tiga Kantor Kelurahan Gandaria Utara membuatnya lebih hemat bicara.

“Ahli waris H Ahmad bin H Saiun silahkan gugatannya ke pengadilan karena lembaga pemerintah lah yang akan menentukan dan memutuskan, apakah tanah tersebut milik ahli waris. Kedua kami berharap agar tidak terjadi benturan fisik di lapangan. Meski hari ini tidak ada kesimpulan namun apa yang disampaikan ahli waris berikut dokumennya dan data yang dimiliki Dinas Kehutanan Provinsi DKI Jakarta sudah sama-sama mengertahuinya,”ujar  Tomy Fudihartono. (Jwr/Red)

 

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *