Pembentukan BRIN Seharusnya Memberi Manfaat Bagi Rakyat Indonesia

Badan Riset dan Inovasi Nasional
Peraturan BRIN itu kan buatan manusia. BRIN membawahi banyak ex LPNK yang keunikannya sendiri-sendiri. Kan nggak bisa disamaratakan. Mungkin bisa berlaku di ex LAPAN, tapi belum tentu bisa di ex BATAN atau ex BPPT. Saya tidak tahu apakah mereka bisa direkrut kembali atau tidak. Itu tergantung kesepakatan BRIN dengan perusahaan pemenang lelang. (Photo : Kasdoelloh)

Jakarta, LM – Pro dan kontra penerapan kebijakan penggabungan lembaga riset dan lembaga penelitian dibawah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) semakin runcing. Apalagi dengan terdampaknya tenaga honorer non PNS. Padahal setiap lembaga tersebut memiliki karakteristik berbeda yang tak bisa diakomodir dengan kebijakan sentralistik.

Peneliti Senior Organisasi Riset Tenaga Nuklir atau dahulu dikenal dengan nama Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) Djarot S Wisnubroto menyatakan setiap kebijakan yang dibuat pemerintah seyogianya memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia secara keseluruhan.

“Istilah peleburan perlu didefinisikan kembali. Mestinya masing-masing ex Lembaga Pemerintah non Kementerian (LPNK) punya keunikan sendiri-sendiri. Sentralisasi segalanya akan menyebabkan inefisiensi dan birokrasi yang berbelit. Saya ingin mendudukkan masalah pada posisi sebenarnya.  Peraturan itu dibuat untuk siapa? Kan untuk rakyat Indonesia. Itu saja,” kata Djarot saat dihubungi LM, Minggu (9/1/2021).

Kebijakan sentralistik menurut Djarot tak bisa diterapkan pada LPNK yang ada. Karena setiap LPNK memiliki karakteristik masing-masing.

“Peraturan BRIN itu kan buatan manusia.  BRIN membawahi banyak ex LPNK yang keunikannya sendiri-sendiri. Kan nggak bisa disamaratakan.  Mungkin bisa berlaku di ex LAPAN, tapi belum tentu bisa di ex BATAN atau ex BPPT.  Saya tidak tahu apakah mereka bisa direkrut kembali atau tidak.  Itu tergantung kesepakatan BRIN dengan perusahaan pemenang lelang,” ungkapnya.

Seperti situasi di BATAN, urainya, mengalami masalah penuaan tenaga ahli.

“Sampai saat inipun masih terjadi.  Terutama tenaga administrasi dan pengaman.  Kalau cleaning service memang dari awal non PNS.  Mereka kita anggap sebagai bagian sistem keselamatan dan keamanan kawasan.  Sehingga dilatih  untuk mengelola risiko radiasi.  Karena mereka juga penduduk lokal kita anggap mereka menjadi komunikator dengan masyarakatnya bila ada situasi krisis,” kata Djarot lagi.

Ia mengungkapkan tenaga non PNS yang ada di BATAN keseluruhan ada sekitar 500.  Sedangkan di Serpong 150.

“Setelah ada desakan, BRIN masih memanfaatkan 90 orang diantaranya, dalam jangka waktu dua bulan ke depan.  Itupun hanya sementara, karena akan ada seleksi lagi.  Kami khawatir nanti BRIN, karena sangat sentralistik, tak memperhatikan keunikan nuklir, sehingga orang yang tak tahu keselamatan dan keamanan yang akan direkrut,” ucapnya.

Mempertahankan tenaga non PNS yang sudah terdidik dan terlatih ini sangat penting dalam memastikan keberlangsungan keamanan dan keselamatan reaktor.

“Jadi kalau diganti orang lain akan butuh waktu dan tenaga. Juga ada potensi ketidakpuasan akan terjadi.  Di samping itu, kan tidak manusiawi kalau tiba-tiba diberhentikan. Paling tidak harus ada pemberitahuan sehingga mereka bisa mencari pekerjaan lain.  Ya bisa saja jawabannya, mereka kan tahu kalau dikontrak per tahun.  Itu jawaban kurang humanis,” tutur mantan Kepala BATAN ini.(Rns/Red)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *