Percepat Penyelesaian Konflik Agraria, SPI Minta Pemerintah Benahi Reforma Agraria

Izin Sektor Kehutanan
Banyak kendala yang didapat dalam pelaksanaannya, sejak terbentuk GTRA dan PPKA-PKRA, mulai dari kurangnya pemahaman birokrat terhadap reforma agraria. Terutama soal peraturan dan hal teknis administrasi; masih terjadi sektoralisasi penanganan konflik agraria yang semestinya dilakukan secara bersama.(Photo : Oliver S)

Jakarta, LM – Pemerintah memutuskan akan mencabut 192 izin sektor kehutanan seluas 3.126.439 hektare dicabut karena tidak aktif, tidak membuat rencana kerja, dan ditelantarkan. Selain  konsesi yang sedang di evaluasi, Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan yang ditelantarkan seluas 34,448 hektare akan dicabut. 25.128 hektare lahan milik 12 badan hukum dan sisanya seluas 9.320 hektare merupakan bagian dari HGU yang telantar milik 24 badan hukum. Alasannya yakni tidak pernah menyampaikan rencana kerja, sebanyak 2.078 izin perusahaan pertambangan mineral dan batu bara (minerba) juga dicabut oleh pemerintah.

Ketua Umum Serikat Petani Indonesia (SPI) Henry Saragih menyatakan ini sebuah pelaksanaan  kebijakan yang harus diambil dalam mengatasi  ketimpangan agraria dan penguasaan kekayaan alam yang masih terjadi di Indonesia sejak jaman kolonial.  Empat dekade terakhir ini, rasio gini kepemilikan tanah berfluktuasi pada rentang nilai 0,50 – 0,72, ketimpangan yang tinggi.

Data Badan Pusat Statistik (BPS), ketimpangan kepemilikan tanah pada 2013 mencapai 0,68, yang berarti hanya 1% rakyat Indonesia menguasai 68 persen sumber daya tanah. Sehingga pencabutan izin HGU, Hak Pengelolalaan Hutan (HPH), dan konsesi ini harus diposisikan sebagai bagian dari pelaksanaan reforma agraria.

“Lokasi tanah-tanah yang dicabut izinya harus segera ditetapkan sebagai Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dan didistribusikan kepada petani dan rakyat tak bertanah, bukan untuk kepentingan  korporasi-korporasi industri pertanian, perkebunan, kehutanan, dan pengembang (real estate),” kata Henry dari Medan, Sumatera Utara, Senin (10/1/2022).

SPI terus mendesak pemerintah konsisten untuk melakukan percepatan penyelesaian konflik agraria dan meredistribusikan tanah seluas 9 juta hektare yang belum mencapai target sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo tahun 2014.

Henry menggarisbawahi, Presiden selanjutnya harus membenahi kelembagaaan pelaksana reforma agraria.

“Baik itu melalui Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) dan  Tim Percepatan Penyelesaian Konflik Agraria dan Penguatan Kebijakan Agraria (PPKA-PKRA),” ucapnya.

Ia menerangkan ada banyak kendala yang didapat dalam pelaksanaannya, sejak terbentuk GTRA dan PPKA-PKRA, mulai dari kurangnya pemahaman birokrat terhadap reforma agraria. Terutama soal peraturan dan hal teknis administrasi; masih terjadi sektoralisasi penanganan konflik agraria yang semestinya dilakukan secara bersama.

“Kendala lainnya adalah peran pemerintah daerah belum secara penuh mendukung, bahkan di beberapa daerah justru menghambat redistribusi tanah kepada petani. Kendala selanjutnya, penyelesaian konflik agraria di bawah Kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI belum secara kuat mendukung penetapan tanah yang menjadi obyek konflik agraria dan yang dicabut konsesinya sebagai Tanah obyek Reforma Agraria (TORA) sebagaimana yang diajukan oleh organisasi petani.

Penyegeraan Penyelesaian Konflik Agraria dan Kriminalisasi Petani

Henry mendesak pemerintah untuk menyelesaikan konflik-konflik agraria yang melibatkan tindakan kekerasan, kriminalisasi, dan penggusuran lahan dan tempat tinggal petani. Pada tahun 2021, SPI mencatat telah terjadi sekurang-kurangnya 104 kasus konflik agraria di berbagai wilayah Indonesia. Konflik agraria tersebut mengakibatkan 8 orang meninggal dunia, 62 orang mengalami luka-luka maupun cedera fisik, dan 119 kasus kriminalisasi maupun pemanggilan dari kepolisian. Dari data tersebut, SPI mencatat konflik agraria masih didominasi oleh sektor perkebunan (46 kasus); diikuti oleh pertambangan (20 kasus); kehutanan (8 kasus); pesisir (4 kasus) dan Proyek Strategis Nasional (PSN) sebanyak 4 kasus.

“Sebagaimana dialami anggota SPI di Tanjung Jabung Timur, Provinsi Jambi yang berkonflik dengan PT. Wira Karya Sakti, dan di Pasaman Barat Sumatera Barat yang berkonflik dengan Dinas Kehutanan / Proyek Strategis Nasional (PSN), dan di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur dengan Dinas Kehutanan, yang menggunakan UU Cipta Kerja yang sudah diputuskan inskontitusional untuk menggusur petani,” paparnya.

Terbaru pada 4 Januari 2022, terjadi kekerasan kepada petani di Desa Sei Tuan, Kecamatan Pantai Labu, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara yang berkonflik dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Bentrokan bermula ketika anggota TNI memasang papan informasi yang menerangkan HGU Puskopkar A I/BB seluas 62 hektar di tanah konflik.

“SPI prihatin dan memprotes keras peristiwa kekerasan kepada petani itu, karena secara fakta lapangan tanah yang berbentuk sawah dikuasai petani untuk menanam padi. Kejadian-kejadian seperti ini semestinya tidak terjadi lagi. Karena sesungguhnya tanah-tanah yang bisa dicabut ijinnya untuk  dijadikan sebagai TORA sesungguhnya masih banyak lagi. Tanah-tanah itu bisa dibagikan kepada petani gurem, rakyat tak bertanah, bahkan untuk kepentingan fasilitas umum, kedaulatan negara, kedaulatan pangan. Karena itu tanah yang sudah dicabut izinnya, jangan kembali diserahkan kepada korporasi atau segelintir kelompok lain,” tutupnya.(Gop/Red)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *