Perkuat Mitigasi & Adaptasi Warga Pesisir Guna Hindari Kerugian Tinggi

Daerah Rentan Bencana
Upaya pemerintah pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dimana, data geografi menunjukkan irisan antara daerah rentan bencana dengan rentan kemiskinan,(Photo : Pexel)

Pekalongan, LM – Keterlibatan peran akademisi dan organisasi profesi merupakan salah satu implementasi upaya mitigasi dan adaptasi atas lokasi geografi Indonesia. Tujuannya tak lain, untuk menurunkan risiko dari fenomena alam dan pengoptimalan pemanfaatan sumber daya alam dengan menegakkan aspek pembangunan keberlanjutan.

Ketua Ikatan Sarjana Kelautan Indonesia ISKINDO, M Riza Damanik menyatakan sebagai organisasi profesi terkait bidang kelautan, selalu akan duduk di tempatnya dalam agenda kelautan.

“Artinya, kami mendorong SDM unggul kelautan Indonesia dan sumber daya kelautan yang ada, bisa diptimalkan serta mendorong mitigasi dan adaptasi bencana sebaga bagian integral dalam strategi pembangunan nasional,” kata Riza dalam acara diskusi ISKINDO, Selasa (28/12/2021).

Hal ini penting, lanjutnya, karena banyak masyarakat Indonesia yang tinggal di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil.

“Ini terkait juga dengan upaya pemerintah pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Dimana, data geografi menunjukkan irisan antara daerah rentan bencana dengan rentan kemiskinan,” ucapnya.

Riza menyatakan dengan kondisi seperti ini, maka perlu adanya penguatan mitigasi dan adaptasi dalam upaya pelaksanaan strategi nasional.

“Penerapan mitigasi dan adaptasi dalam setiap program pembangunan akan memastikan fenomena alam yang terjadi tak menyebabkan risiko dan kerugian yang tinggi,” ucapnya lagi.

Potensi dan risiko ini pun disampaikan oleh Plt. Dirjen PRL Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Pamuji Lestari yang menyatakan potensi pesisir, kelautan dan perikanan Indonesia sangat besar. Tercatat, pesisir Indonesia sepanjang 108 ribu kilometer di 17.504 pulau dengan 80 persen masyarakat melakukan aktivitas perekonomian untuk kebutuhan hidupnya.

“Wilayah pesisir yang memiliki potensi besar ini juga memiliki risiko akan terjadinya gempa bumi, tsunami, rob dan berbagai fenomena alam lainnya karena berada di zona subduksi lempeng dan sesar aktif yang mampu menimbulkan dampak kerugian infrastruktur maupun jiwa manusia,” kata Pamuji, yang mewakili Menteri KKP.

Berbagai bencana yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah memasukkan agenda ketahanan bencana dalam rencana pembangunan jangka menengah RPJMN 2020 – 2024.

“Salah satunya adalah pengamanan daerah pesisir melalui kesiapsiagaan, peringatan dini dan  mitigasi. Termasuk kolaborasi dan partisipasi aktif dari pentahelix dalam membangun kesadaran masyarakat akan risiko bencana,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa mitigasi dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu mitigasi non struktural dan mitigasi struktural.

“Melalui Dirjen PRL, upaya mitigasi bencana dilakukan dengan menanam vegetasi pantai untuk menahan gelombang dan juga membuka peluang ekonomi melalui wisata pantai. Sementara melalui BRSDM, dilakukan pengamatan dan pemasangan alat yang berfungsi sebagai alat pantau dan peringatan dini,” pungkasnya.(Rtp/Red)

Share

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *