LENTERAMERAH – Poros Muda Nahdlatul Ulama (NU) menyerukan kepada Gubernur DKI Jakarta untuk bertindak tegas terhadap satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan wali kota yang gagal menyerap anggaran secara optimal. Organisasi ini menilai rendahnya serapan anggaran menunjukkan lemahnya kinerja birokrasi.
“Jika kita melihat dari data Kemendagri pada bulan Juli lalu, serapan APBD DKI hanya sebesar 30,82 persen. Ini sudah masuk Agustus, maka kami melihat perlunya keseriusan para SKPD dan para wali kota selaku PPK agar segera merealisasikan kegiatan agar serapan anggaran naik dan mampu dinikmati oleh warga Jakarta,” ujar Ramadhan, juru bicara Poros Muda NU.
Ia mengingatkan bahwa keterlambatan kinerja birokrasi akan berdampak langsung pada warga, dan publik bisa saja menyalahkan gubernur atas lambannya pembangunan.
“Jangan menghambat pembangunan di Jakarta, akhirnya gubernur yang disalahkan warga. APBD DKI ini sebesar 91 triliun, dan Sekda sebagai perangkat teratas SKPD harus mampu memberikan arahan yang tegas kepada bawahannya agar bekerja cepat dan tepat,” tambahnya.
Masih menurut Ramadhan, solusi paling jelas adalah mencopot pejabat yang tidak mampu bekerja sesuai target.
“Ya lebih baik copot saja itu SKPD serta wali kota jika tidak mampu melakukan serapan anggaran secara maksimal,” tegasnya. ***
