Aktivis Desak Partai Ganti Anggotanya di Komisi XI dan Banggar DPR karena Krisis Fiskal

FAI mendesak DPR untuk mengganti seluruh anggota Komisi XI dan Badan Anggaran, yang dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBN dan turut andil dalam terjadinya krisis fiskal.
FAI desak DPR ganti seluruh anggota Komisi XI dan Banggar karena dinilai lalai kawal APBN. Dua komisi ini disebut jadi penyebab utama krisis fiskal.

LENTERAMERAH Krisis fiskal yang mulai membayangi Indonesia memicu reaksi keras dari masyarakat. Presidium Forum Aktivis Indonesia (FAI), Ramadhan Isa, mendesak partai-partai politik di parlemen untuk mengganti seluruh kadernya yang duduk di Komisi XI dan Badan Anggaran DPR RI. Ia menilai, kedua lembaga ini turut bertanggung jawab dalam kegagalan pengawasan keuangan negara.

Aktivis yang akrab disapa Dhani ini mengamini kritik Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, yang menyebut DPR tak mampu mendeteksi salah kelola fiskal selama bertahun-tahun. “Kalau begitu, ada dua kemungkinan: mereka tidak paham keuangan negara, atau fungsi pengawasan mereka tidak berjalan,” ujarnya pada media, Kamis (11/9). 

Kritik Tajam pada Pimpinan Komisi XI dan Banggar

Dhani secara eksplisit menyebut nama Ketua Komisi XI, Mukhamad Misbakhun, yang dianggap abai karena lebih memilih ikut Sydney Marathon saat negara mengalami kegentingan. Ketua Badan Anggaran, Said Abdullah, juga dinilai tidak jujur dalam menilai RAPBN 2026. “Krisis trust publik sangat nyata,” tegasnya.

Menurut Dhani, Komisi XI dan Banggar seharusnya menjadi pengawal arah kebijakan fiskal. Tapi yang terjadi, kata dia, justru menjadi “yes man” yang hanya sibuk selfie dengan menteri. 

“Komisi XI adalah kolaborator utama atas krisis ini. Pertobatannya hanya satu: ganti seluruhnya,” tukasnya.

Langkah FAI Bawa Masalah Ini ke Pimpinan Partai

FAI berencana melaporkan situasi ini kepada para ketua umum partai politik yang memiliki kursi di parlemen. Tujuannya, agar rotasi kader di Komisi XI dan Banggar segera dilakukan demi pemulihan kepercayaan publik terhadap pengelolaan APBN. ***