LENTERAMERAH – Sanksi internasional terhadap Iran yang -dicurigai tengah membangun senjata nuklir- diberlakukan sebelum 2015 akan kembali aktif mulai 27 September 2025. Hal ini dipicu oleh mekanisme snapback yang diaktifkan oleh negara-negara Barat, setelah Dewan Keamanan PBB gagal memperpanjang pelonggaran sanksi.
Dalam voting DK PBB, sembilan negara menolak memperpanjang pencabutan sanksi, sementara empat negara—termasuk Rusia dan China—mendukung Iran, dan dua negara memilih abstain.
Langkah ini langsung memicu respons keras dari parlemen Iran. Mereka menilai kebijakan tersebut sebagai tekanan politik, bukan keputusan hukum yang sah. Parlemen Iran menyusun 14 skenario respons, termasuk opsi keluar dari Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Parlemen Dorong Pengembangan Senjata Nuklir
Anggota Presidium Parlemen Iran, Ahmad Naderi, menyatakan bahwa satu-satunya jalan menyelamatkan kedaulatan Iran adalah membangun senjata nuklir. Menurutnya, jika Iran tidak mengembangkan bom atom, negara tersebut bisa bernasib seperti Libya atau Irak. Ia juga menyerukan agar Iran segera keluar dari NPT, mengadopsi kebijakan ambiguitas strategis, dan menguji coba senjata nuklir secara terbuka.
Rusia dan China Tolak Snapback
Rusia dan China dengan tegas menolak keputusan snapback. Rusia menyebut langkah tersebut ilegal dan menuduh negara-negara Barat seperti Inggris, Prancis, dan Jerman menggunakan Dewan Keamanan sebagai alat tekanan terhadap Iran. Duta Besar Rusia untuk PBB, Vasily Nebenzya, bahkan menyatakan bahwa satu-satunya keputusan yang sah adalah pencabutan sanksi, bukan pemberlakuannya kembali.
Presiden Iran: Tak Ada yang Bisa Menghentikan Kami
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa sanksi PBB tidak akan menghentikan kemajuan negaranya. Ia menegaskan bahwa ide dan tekad rakyat Iran akan terus membuka jalan menuju kemerdekaan dan kekuatan teknologi, termasuk di bidang nuklir. ***
