JAKARTA — Hampir genap satu tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, gelombang kritik datang dari Aliansi Nasional Mahasiswa Pemuda.
Dalam pernyataan resminya, aliansi yang terdiri dari Front Mahasiswa Nasional, Gerakan Mahasiswa Nasional Cabang Jakarta Selatan, Serikat Mahasiswa Indonesia, Serikat Pemuda Progresif, dan Senat Mahasiswa Sekolah Tinggi Filsafat Driyakarya menilai pemerintahan Prabowo-Gibran kian menjauh dari rakyat.
Arah Pembangunan Tidak Menentu
Aliansi menyebut, berbagai program besar seperti Asta Cita, Food Estate, dan hilirisasi energi, hingga proyek warisan era Jokowi seperti IKN dan 226 Proyek Strategis Nasional, justru membebani APBN dan menambah utang negara.
“APBN 2025 tidak menunjukkan arah prioritas yang jelas, disiplin fiskal lemah, dan ketergantungan pada utang tetap tinggi. Arah pembangunan menjadi kabur,” bunyi pernyataan mereka, Selasa (14/10/2025).
Program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis, Koperasi Desa Merah Putih, dan 3 Juta Rumah juga dinilai terburu-buru tanpa kajian matang.
Hasilnya, “banyak masalah baru muncul di lapangan.
Lapangan Kerja Menyusut, Upah MurahAliansi menyoroti kondisi investasi yang lesu dan gelombang PHK massal di berbagai sektor.
“Ketiadaan jaminan kerja, upah rendah, dan maraknya pekerja informal memperlihatkan kebijakan pemerintah yang tidak pro-rakyat,” tulis mereka.
Undang-undang Cipta Kerja (Omnibus Law) yang digadang-gadang menjadi solusi justru disebut “boomerang bagi kelas pekerja” dan memperburuk eksploitasi buruh di proyek hilirisasi.
Kritik untuk Kabinet Gemuk
Aliansi juga menuding kabinet dan birokrasi pemerintahan Prabowo-Gibran semakin gemuk dan boros anggaran.
“Banyak jabatan strategis diisi oleh satu jaringan, satu partai, satu alumni. KKN meningkat, profesionalisme menurun,” tegas mereka.
Selain itu, munculnya “geng politik” seperti Geng Solo, Hambalang Boys, dan Geng Angkatan dianggap memperlemah hubungan pemerintah dengan rakyat.
Militerisasi Birokrasi Kritik juga diarahkan pada UU No.3 Tahun 2025 tentang TNI, yang memperluas peran militer dalam sektor sipil.
“Militer kini terlibat dalam banyak lembaga non-pertahanan seperti Badan Gizi Nasional dan Koperasi Merah Putih,” tulis mereka.
Pembentukan Batalion Teritorial Pembangunan (BTP) dan Satgas Penertiban Kawasan Hutan melalui Perpres No.5 Tahun 2025 dinilai memperluas monopoli negara atas tanah dan hutan rakyat.
Lemah di Panggung Dunia Dalam hubungan internasional, aliansi menilai pemerintahan Prabowo-Gibran belum menunjukkan keberanian sebagai negara berdaulat.
“Negosiasi antarnegara tidak setara masih sering terjadi. Kedaulatan bangsa dijual atas nama investasi,” ujar pernyataan itu.
Mereka menuding pemerintah tunduk pada kepentingan asing dan oligarki, membuat petani, nelayan, serta pelaku usaha kecil kian terpuruk.
Pemerintahan Dinilai Anti Rakyat Aliansi menilai watak pemerintahan Prabowo-Gibran semakin anti rakyat dan represif terhadap aktivis dan pejuang demokrasi.
“Negara gagal menjawab kebutuhan dasar rakyat upah, tanah, pendidikan, kesehatan. Yang muncul justru kriminalisasi dan intimidasi,” tulis mereka lagi.
Seruan Evaluasi Nasional Sebagai respons, aliansi menyerukan Forum Rembug Rakyat sebagai ruang evaluasi publik terhadap setahun pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Langkah ini untuk membangun kesadaran, memperkuat persatuan, dan membela kepentingan rakyat,” tutup pernyataan itu.***
