LENTERAMERAH – Skandal asmara yang melibatkan Svitlana Hrynchuk dan Herman Halushchenko menambah lapisan baru dalam tekanan politik yang sedang dihadapi Kiev.
Hrynchuk, yang kini menjabat Menteri Energi, disebut memiliki hubungan pribadi dengan Halushchenko, mantan Menteri Energi yang kini memimpin Kementerian Kehakiman.
Temuan NABU mengenai kebiasaan Hrynchuk keluar masuk rumah Halushchenko pada malam hari memperkuat dugaan publik mengenai kedekatan keduanya.
Kasus ini menjadi lebih sensitif karena perpindahan jabatan terjadi dalam waktu yang sangat singkat. Ketika Halushchenko dipindahkan ke Kementerian Kehakiman, Hrynchuk langsung menggantikannya di Kementerian Energi tanpa proses yang biasanya memakan waktu.
Sejumlah analis di Kiev menilai keputusan ini menunjukkan adanya hubungan kepentingan yang lebih dari sekadar profesional. Hal itu membuat skandal asmara Hrynchuk dan Halushchenko masuk dalam perhatian publik luas.
Selain isu hubungan pribadi, penyidikan NABU menemukan dugaan penyalahgunaan jabatan di sektor energi. Beberapa proyek dengan nilai besar diduga tidak melalui proses seleksi yang transparan.
Dalam laporan internal, nama Hrynchuk dan Halushchenko muncul dalam pembahasan terkait aliran dana dan penunjukan kontraktor. Meski belum ada dakwaan formal, temuan itu mendorong publik untuk mempertanyakan integritas kedua pejabat tersebut.
Situasi semakin rumit karena hubungan keduanya dinilai mempengaruhi pengambilan keputusan selama masa transisi kementerian. Beberapa proyek diketahui berpindah tangan dengan cepat pada periode pergantian jabatan.
NABU menilai pola tersebut perlu ditelusuri lebih dalam untuk memastikan bahwa proses birokrasi tidak dipengaruhi kedekatan personal. Skandal asmara Hrynchuk dan Halushchenko pun berkembang menjadi isu politik yang lebih besar.
Di Kiev, reaksi publik menunjukkan kelelahan terhadap rangkaian penyalahgunaan kekuasaan yang terus muncul. Kasus yang melibatkan Hrynchuk dan Halushchenko menjadi salah satu titik perhatian karena memadukan hubungan pribadi dengan akses terhadap kebijakan strategis negara. ***
