LENTERAMERAH -Pemerintah mengintensifkan layanan kesehatan bagi pengungsi bencana di Pulau Sumatera.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menunjukkan, hingga 12 Desember 2025, jumlah pengungsi mencapai 884.889 orang yang tersebar di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Dalam periode yang sama, 995 orang dilaporkan meninggal dunia.
Besarnya jumlah pengungsi mendorong pemerintah mengambil langkah darurat untuk mencegah krisis kesehatan di lokasi pengungsian, terutama di kawasan dengan kepadatan tinggi dan akses layanan terbatas.
BNPB mencatat, jumlah pengungsi sempat mencapai titik tertinggi pada 8 Desember 2025, ketika lebih dari 1 juta orang terdampak.
Kondisi tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto saat kunjungan kerjanya ke Aceh, 7 Desember lalu.
Dalam rapat itu, Presiden meminta Kementerian Kesehatan menyiapkan tambahan tenaga medis guna mengantisipasi penyakit pascabencana.
Presiden juga menginstruksikan Kementerian Pertahanan untuk mendukung penanganan darurat melalui penyediaan armada udara bagi evakuasi dan layanan kesehatan.
Menindaklanjuti arahan tersebut, Kementerian Kesehatan sejak 27 November 2025 telah memobilisasi Tenaga Cadangan Kesehatan (TCK) ke wilayah terdampak.
Hingga kini, tercatat 31.832 relawan TCK siap diterjunkan secara nasional.
TCK merupakan tenaga medis dan nonmedis terlatih yang disiapkan untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar, penanganan kegawatdaruratan, serta dukungan logistik kesehatan di posko pengungsian.
Mobilisasi ini menjadi bagian dari respons cepat nasional atas arahan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.
Pemerintah juga melibatkan dokter magang untuk memperkuat layanan kesehatan di lapangan. Para dokter tersebut bekerja di bawah pendampingan tenaga medis TNI dan Polri.
TNI, menurut pemerintah, telah mengerahkan sedikitnya 24 tenaga kesehatan ke Aceh menggunakan helikopter.
Selain itu, pemerintah menyiapkan empat helikopter medis tambahan untuk menjangkau lokasi pengungsian yang sulit diakses melalui jalur darat.
Armada ini digunakan untuk pelayanan kesehatan darurat dan rujukan medis bagi pengungsi.
Di sisi lain, pemerintah mulai memulihkan fasilitas kesehatan yang terdampak bencana.
Hingga pertengahan Desember, sebanyak 41 rumah sakit dan 343 puskesmas di Sumatera telah kembali beroperasi secara bertahap.
Meski jumlah pengungsi menunjukkan tren menurun, pemerintah menegaskan fokus berikutnya adalah mencegah potensi wabah penyakit di lokasi pengungsian, terutama di tenda-tenda darurat dengan tingkat kepadatan tinggi.
Pemerintah memastikan layanan kesehatan bagi pengungsi tetap berjalan melalui koordinasi lintas kementerian dan dukungan TNI, hingga proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana dapat dilaksanakan secara menyeluruh.***
