LENTERAMERAH — Akademisi dan pengamat politik Rocky Gerung kembali menuai sorotan setelah mengunggah potongan video lama Muzakir Manaf (Mualem), Gubernur Aceh saat ini.
Video tersebut memicu polemik karena ditafsirkan Rocky sebagai isyarat ketidakpuasan Aceh terhadap pemerintah pusat, bahkan disinggung menyerupai pengalaman Timor Leste.
Penafsiran itu disampaikan Rocky dalam forum Spirit of Humanity & Human Solidarity di Surabaya. Acara tersebut dihadiri sejumlah tokoh publik, di antaranya Tri Rismaharini dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
Potongan pernyataan Mualem yang disampaikan kembali oleh Rocky kemudian beredar luas di media sosial dan mengundang beragam reaksi.
“Aceh seolah merasa diperlakukan tidak adil oleh pusat, sehingga muncul wacana referendum,” kata Rocky Gerung dalam forum tersebut.
Video Lama dan Soal Konteks
Sejumlah pihak mempertanyakan konteks waktu pernyataan yang diunggah Rocky. Video tersebut diketahui berasal dari 2019, ketika Muzakir Manaf belum menjabat sebagai Gubernur Aceh.
Pada periode itu, Mualem kerap berbicara mengenai implementasi Perjanjian Helsinki, khususnya menyangkut kesejahteraan eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan penguatan ekonomi masyarakat.
Dalam sejumlah pernyataan publiknya, Mualem juga menegaskan komitmen Aceh untuk tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Aceh ingin damai dan sejahtera. Yang kami minta adalah komitmen terhadap perjanjian yang sudah disepakati,” ujar Mualem dalam pernyataan terdahulu.
Pernyataan yang kembali dipersoalkan tersebut dinilai sebagian kalangan sebagai ungkapan aspirasi keadilan sosial, bukan seruan separatisme.
Sejak pertama kali beredar, video itu juga disebut kerap ditarik ke berbagai kepentingan politik melalui tafsir yang berbeda-beda.
Netralitas Pengamat Diperdebatkan
Polemik ini turut menyeret posisi Rocky Gerung sebagai pengamat politik. Sejumlah pihak menilai Rocky tidak lagi sepenuhnya netral, terutama karena penyampaian isu dilakukan dalam forum yang dihadiri tokoh-tokoh partai politik. Penilaian tersebut memperkuat anggapan bahwa narasi lama soal Aceh kembali diangkat dengan konteks politik kekinian.
Relasi Pusat–Aceh Dinilai Harmonis
Di sisi lain, kondisi hubungan antara pemerintah pusat dan Aceh saat ini dinilai berjalan harmonis. Pengamat kebijakan publik Efriza menilai relasi antara Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Muzakir Manaf menunjukkan pola kerja sama yang solid.
Menurut Efriza, kedua pemimpin tersebut saling mendukung, bekerja sama, dan menunjukkan sikap saling menghormati.
Hal itu tampak dalam penanganan berbagai bencana yang terjadi di Aceh.
“Hubungan pemerintah pusat dengan Aceh di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Muzakir Manaf berjalan harmonis. Keduanya sama-sama saling mendukung dan bekerja sama.
Penanganan bencana di Aceh yang cepat dan koordinatif layak dijadikan contoh sinergi pusat–daerah yang mengutamakan kepentingan rakyat,” kata Efriza.
Ia menambahkan, respons cepat pemerintah pusat dan daerah menunjukkan tidak adanya konflik, melainkan kolaborasi yang berjalan efektif di lapangan.
“Pemerintah pusat dan Aceh merespons bencana dengan saling mendukung dan bekerja sama. Ini menunjukkan Gubernur Aceh dan Presiden Prabowo sama-sama mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Efriza juga menilai ketegasan Presiden Prabowo dalam bekerja untuk rakyat sejalan dengan komitmen Pemerintah Aceh.
Pemerintah pusat, kata dia, menjadikan penanganan bencana sebagai prioritas nasional dengan mengerahkan sumber daya kementerian dan lembaga terkait untuk mendukung Aceh.
“Ini contoh terbaik proses kerja sama pusat dan daerah dalam menanggulangi bencana,” katanya.
Isu Lama dan Tantangan Literasi Publik
Sejumlah tokoh masyarakat Aceh mengingatkan agar publik lebih kritis menyikapi informasi yang beredar, terutama narasi lama yang diangkat kembali tanpa konteks utuh.
Mereka menilai isu referendum Aceh tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini, ketika pemerintah daerah dan pusat justru menunjukkan kerja sama yang intens.
Dengan situasi Aceh yang relatif stabil dan fokus pada pembangunan, pengamat menilai polemik serupa berpotensi mengaburkan fakta di lapangan jika tidak disikapi secara proporsional.***
