LENTERAMERAH — Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) mengkritik penerapan pembayaran menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pertamina. Keluhan konsumen terkait batas minimum transaksi dan perbedaan ketentuan pembayaran dinilai menunjukkan belum konsistennya standar pelayanan di lapangan.
KAMAKSI menilai digitalisasi pembayaran semestinya mempercepat transaksi dan memberikan kemudahan bagi masyarakat. Namun, penerapan aturan yang berbeda antar-SPBU justru berpotensi menambah kerumitan bagi konsumen.
Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski mengatakan Pertamina tidak boleh menjadikan digitalisasi sebagai alasan untuk membebani masyarakat.
“Jangan sampai masyarakat yang ingin membeli BBM justru dipersulit oleh sistem pembayaran. QRIS diciptakan untuk memudahkan transaksi, bukan malah menghadirkan prosedur tambahan yang membingungkan konsumen. Kalau masyarakat harus menghadapi aturan berbeda-beda, minimum transaksi, atau diarahkan menggunakan aplikasi tertentu tanpa penjelasan yang transparan, ini jelas harus menjadi bahan evaluasi serius,” tegas Joko Priyoski.
Pertamina Harus Konsisten dalam Penerapan Aturan
Persoalan batas minimum transaksi QRIS sebelumnya muncul dalam pemberitaan Kompas.com pada Januari 2026. Saat itu, konsumen mengeluhkan ketentuan minimum pembayaran Rp50.000 di salah satu SPBU. Pertamina Patra Niaga menyatakan penggunaan QRIS bergantung pada kebijakan masing-masing pengelola SPBU yang bekerja sama dengan perbankan.
Pada September 2026, Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat memberikan penegasan berbeda terkait pembatasan pembayaran nontunai di SPBU 34.16406 Margonda, Depok.
Dalam keterangan resminya, Pertamina menyatakan seluruh SPBU wajib menerima pembayaran nontunai, termasuk kartu kredit, kartu debit, dan QRIS, tanpa batas minimum pembelian. Perusahaan juga telah menegur pengelola SPBU tersebut agar mencabut ketentuan minimum transaksi.
Perbedaan penerapan di lapangan itu, menurut KAMAKSI, memperlihatkan perlunya pengawasan lebih konsisten terhadap mitra pengelola SPBU.
KAMAKSI Minta Dirut Pertamina Turun Tangan
KAMAKSI meminta Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengevaluasi pelaksanaan transformasi digital, terutama ketika kebijakan pembayaran belum memberikan pengalaman layanan yang seragam bagi konsumen.
“Direktur Utama Pertamina Simon Aloysius Mantiri harus turun tangan dan melakukan evaluasi menyeluruh. Jangan hanya berbicara transformasi digital, inovasi, dan efisiensi perusahaan, sementara persoalan mendasar dalam pelayanan konsumen masih terjadi. Ukuran keberhasilan digitalisasi bukan seberapa banyak aplikasi dan sistem pembayaran yang diterapkan, tetapi seberapa mudah masyarakat mendapatkan pelayanan,” ujar Joko.
KAMAKSI juga meminta Pertamina Patra Niaga memeriksa penerapan QRIS di seluruh SPBU, termasuk ketentuan minimum transaksi, transparansi biaya administrasi, dan kesiapan infrastruktur pembayaran.
Organisasi tersebut menyampaikan lima tuntutan, yakni evaluasi mekanisme pembayaran digital, kepastian penerimaan QRIS dan instrumen nontunai lainnya, penertiban pengelola yang menerapkan pembatasan sepihak, penguatan mekanisme pengaduan konsumen, serta pertanggungjawaban direksi atas kualitas pelayanan.
“Pertamina harus menyadari bahwa masyarakat bukan sekadar konsumen yang datang membeli BBM, tetapi pihak yang berhak memperoleh pelayanan yang layak. Jangan sampai kemajuan teknologi justru menciptakan kerumitan baru. Kami meminta Dirut Pertamina segera mengevaluasi persoalan ini dan memastikan tidak ada praktik pelayanan yang menyulitkan masyarakat,” tutup Joko Priyoski. ***




