LENTERAMERAH — Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) meminta Danantara melakukan evaluasi menyeluruh terhadap jajaran PT Mineral Industri Indonesia (Persero) atau MIND ID. Desakan tersebut menyusul sejumlah persoalan yang mencakup independensi komisaris, gejolak pengelolaan PT Timah, transaksi keuangan sektor pertambangan, hingga efektivitas pengawasan operasional.
Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski menilai persoalan tersebut membutuhkan perhatian serius karena MIND ID mengelola aset mineral dan batu bara strategis milik negara. Menurutnya, jajaran direksi dan komisaris harus menjalankan tanggung jawab dengan transparansi, pengawasan ketat, serta pertanggungjawaban kepada publik.
Empat Persoalan Tata Kelola MIND ID
Salah satu persoalan yang dipertanyakan KAMAKSI adalah dugaan rangkap jabatan Komisaris Independen MIND ID Grace Natalie. Ia diberitakan masuk dalam kepengurusan PSI periode 2025–2030 sebagai Sekretaris Dewan Pembina.
KAMAKSI meminta klarifikasi atas persoalan tersebut dengan merujuk Pasal 55 PP Nomor 45 Tahun 2005 sebagaimana diubah melalui PP Nomor 23 Tahun 2022, yang mengatur larangan anggota komisaris BUMN menjadi pengurus partai politik.
Persoalan berikutnya berkaitan dengan PT Timah. Pada 7 Agustus 2026, kantor perusahaan di Belitung Timur dibakar di tengah keresahan masyarakat terkait pembayaran jasa pertambangan yang tidak terlaksana setelah kuota RKAB habis.
Isu tersebut dibahas dalam RDP Komisi XII DPR RI pada 15 September 2026. Pemerintah kemudian menerbitkan Perpres Nomor 79 Tahun 2026 mengenai percepatan perbaikan tata kelola pertambangan timah di Bangka Belitung.
KAMAKSI juga mengacu pada keterangan PPATK tanggal 14 Oktober 2026 mengenai transaksi terindikasi terkait sektor pertambangan senilai sekitar Rp684,71 triliun. Angka tersebut terdiri atas Rp517,47 triliun sepanjang 2025 dan Rp167,23 triliun pada semester I 2026. KAMAKSI menegaskan nilai tersebut tidak berarti seluruh transaksi bermasalah atau berkaitan langsung dengan MIND ID, tetapi menilai pengawasan rantai pasok dan keuangan perlu diperkuat.
Catatan lainnya menyangkut perencanaan dan pengawasan operasional. Dalam RDP 15 September 2026, anggota Komisi XII DPR RI mempertanyakan pasokan bijih timah, kapasitas penyerapan, dan optimalisasi eksplorasi PT Timah. DPR juga membahas kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) batu bara PT Bukit Asam yang disebut dalam rapat telah melampaui ketentuan.
KAMAKSI Desak Danantara Evaluasi Direksi dan Komisaris
Joko meminta Danantara tidak membatasi pembenahan pada restrukturisasi dan konsolidasi perusahaan, tetapi juga mengevaluasi kualitas kepemimpinan serta integritas pejabat di lingkungan MIND ID.
“Jangan sampai perusahaan yang mengelola kekayaan mineral strategis Indonesia justru dibayangi persoalan independensi pejabat, lemahnya pengawasan, gejolak operasional, dan berbagai polemik tata kelola.”
“Danantara jangan hanya sibuk melakukan restrukturisasi dan konsolidasi perusahaan, tetapi harus berani mengevaluasi kualitas kepemimpinan, integritas direksi dan komisaris, serta efektivitas pengawasan di seluruh jajaran MIND ID.”
“Kalau memang ditemukan pelanggaran, jangan ragu mengambil tindakan tegas. Tidak boleh ada pejabat yang kebal evaluasi hanya karena kedekatan politik, jabatan, maupun kepentingan kelompok tertentu,” tegas Joko.
KAMAKSI menyampaikan enam tuntutan kepada Danantara dan lembaga terkait. Tuntutan tersebut meliputi evaluasi direksi dan komisaris MIND ID, pemeriksaan dugaan rangkap jabatan komisaris independen, pembenahan tata kelola PT Timah, serta penguatan pengawasan transaksi keuangan dan rantai pasok mineral.
Selain itu, KAMAKSI meminta KPK, PPATK, BPK, dan aparat penegak hukum menjalankan pemeriksaan sesuai kewenangan masing-masing. Organisasi tersebut juga mendesak transparansi investasi, kinerja keuangan, dan program hilirisasi seluruh perusahaan dalam ekosistem MIND ID.
“BUMN pertambangan bukan milik kelompok politik, bukan pula tempat mencari keuntungan bagi segelintir elite. Ini adalah aset strategis negara. Pengelolaannya harus bersih, profesional, transparan, dan bebas dari konflik kepentingan.”
“KAMAKSI akan terus mengawal dan meminta Danantara membuktikan bahwa reformasi BUMN bukan sekadar perubahan struktur organisasi, melainkan keberanian membersihkan tata kelola korporasi dan menegakkan integritas tanpa pandang bulu,” tutup Joko Priyoski. ***




