LENTERAMERAH — Persoalan parkir liar di kawasan Blok M, Jakarta Selatan, kembali menjadi perhatian setelah praktik tersebut masih ditemukan di tengah upaya penertiban pemerintah daerah. Kaukus Muda Anti Korupsi (KAMAKSI) menilai kondisi ini menunjukkan lemahnya pengawasan dan penegakan aturan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta.
Ketua Umum DPP KAMAKSI Joko Priyoski menyatakan persoalan perparkiran di kawasan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran teknis, tetapi juga menyangkut legalitas pengelolaan, transparansi penerimaan, hingga dugaan keterlibatan oknum dalam praktik pungutan liar.
“Blok M merupakan salah satu kawasan strategis Jakarta yang setiap hari menjadi pusat aktivitas masyarakat, perdagangan, kuliner, dan transportasi publik. Sangat ironis apabila kawasan yang menjadi wajah keramaian Jakarta justru terus dibayangi persoalan parkir liar dan dugaan pungli. Ini menunjukkan pengawasan Dishub DKI harus dievaluasi secara serius,” tegas Joko Priyoski.
Parkir Liar Blok M dan Persoalan Pengawasan
KAMAKSI mencatat persoalan pengelolaan parkir di Blok M telah mencuat sejak Mei 2026. Pada 11 Mei, Pansus Tata Kelola Perparkiran DPRD DKI Jakarta menyegel lokasi parkir di kawasan Blok M Square karena operator Best Parking disebut memiliki persoalan perizinan yang telah berakhir sejak 2023. Pemerintah daerah kemudian mengambil alih sementara pengelolaannya.
Pada bulan yang sama, potensi penerimaan parkir juga menjadi perhatian Pansus DPRD DKI. Omzet operator diperkirakan dapat mencapai Rp100 juta per hari, sehingga muncul pertanyaan mengenai kesesuaian laporan penerimaan dengan kondisi sebenarnya.
Persoalan kembali mencuat pada November 2026 setelah seorang juru parkir mengaku memperoleh izin dari oknum petugas Dishub untuk mengelola parkir di badan jalan dan trotoar. KAMAKSI meminta dugaan tersebut ditelusuri secara objektif dan tidak langsung dianggap sebagai bukti keterlibatan institusi maupun individu tertentu.
Pada 18 November 2026, sebanyak 150 personel gabungan dengan dukungan 23 kendaraan operasional melakukan penertiban di lima ruas jalan kawasan Blok M. Operasi tersebut menghasilkan 23 sepeda motor diangkut, 22 sepeda motor dikenai Operasi Cabut Pentil, satu mobil diderek, dan dua juru parkir liar ditertibkan.
Joko menilai operasi semacam itu tidak cukup apabila tidak diikuti pengawasan berkelanjutan.
“Jangan sampai Dishub hanya terlihat tegas ketika ada sorotan media dan tekanan publik. Yang dibutuhkan masyarakat adalah pengawasan permanen, penindakan konsisten, serta pembenahan sistem perparkiran yang transparan dan akuntabel,” ujar Joko.
KAMAKSI Desak Evaluasi Kepala Dishub DKI
KAMAKSI turut mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Kepala Dishub DKI Jakarta Budi Awaluddin. Penanganan parkir liar Blok M sebelumnya menjadi salah satu pekerjaan yang ditekankan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung kepada Budi, yang efektif menjabat sejak 1 Juni 2026.
Joko meminta evaluasi terhadap jajaran pengawasan, petugas lapangan, serta mekanisme pengelolaan parkir untuk menutup celah penyalahgunaan kewenangan.
“Budi Awaluddin jangan hanya mengandalkan operasi penertiban. Evaluasi menyeluruh terhadap jajaran pengawasan, petugas lapangan, dan mekanisme pengelolaan parkir harus dilakukan. Kalau persoalan yang sama terus berulang, publik berhak mempertanyakan sejauh mana efektivitas kepemimpinan dan pengawasan Dishub DKI Jakarta,” tandasnya.
KAMAKSI menyampaikan lima tuntutan, yakni evaluasi kinerja Kepala Dishub DKI, pemeriksaan petugas yang bertugas di Blok M, audit penerimaan dan legalitas pengelolaan parkir, penertiban berkelanjutan sekaligus pemulihan fungsi trotoar dan badan jalan, serta pemberian sanksi terhadap pihak yang terbukti melanggar.
“Jakarta sedang membangun citra sebagai kota global. Tetapi bagaimana mungkin kita berbicara tentang kota global apabila persoalan mendasar seperti parkir liar, pungli, dan lemahnya pengawasan masih terus berulang? Kami meminta Dishub DKI membuktikan kinerja melalui hasil nyata, bukan sekadar pernyataan dan kegiatan seremonial,” tutup Joko Priyoski. ***




