LENTERAMERAH – Reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo atas sejumlah menteri dinilai belum cukup menjawab persoalan bangsa, karena masih terdapat anggota kabinet yang berkinerja buruk dan pernyataannya berulang kali menyengsarakan masyarakat.
Presidium Forum Aktivis Indonesia (FAI) Ramadhan Isa menilai reshuffle yang dilakukan Presiden Prabowo hanya menjawab sebagian kecil persoalan. “Pergantian Sri Mulyani dan Budi Arie memang langkah positif, tapi publik melihat reshuffle ini setengah hati. Masih ada menteri yang seharusnya ikut dievaluasi karena kinerjanya justru menjadi beban,” tegasnya, Kamis (18/9).
Aktivis yang akrab disapa Dhani ini mengingatkan bahwa reshuffle bukan sekadar bongkar pasang kursi kabinet, melainkan soal arah kebijakan negara. “Kalau hanya ganti orang tapi kebijakan tetap salah arah, rakyat tidak akan merasakan perubahan. Menteri-menteri yang gagal membaca realitas sosial itu ibarat rem tangan yang membuat pemerintahan tersendat,” ujarnya.
Sebelumnya, FAI meminta agar presiden Prabowo mencopot menteri Keuangan Sri Mulyani dan menteri Koperasi Budi Arie Setiadi, atas masukan tersebut keduanya pun diganti.
Menurut Dhani, sejumlah menteri masih mempertontonkan kebijakan yang menyimpang dari akal sehat publik, pertama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. “Bayangkan, SPBU swasta dipaksa mengambil minyak dari Pertamina sampai banyak yang gulung tikar. Kebijakan seperti ini bukan hanya membunuh investor, tapi juga menunjukkan negara justru memelihara mafia migas,” ujar Dhani.
Kedua, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, “ditengah perjuangan hidup masyarakat karena berbagai harga naik dan uang sulit dicari, menteri Amran membandingkan harga beras di Indonesia dengan di Jepang. Ia menasehati masyarakat agar tak perlu kuatir karena harga di Jepang lebih mahal. Ini logikanya bagaimana?,” kata Dhani. Ia menambahkan, seharusnya menteri Amran tahu kondisi ekonomi kedua negara berbeda.
Ketiga, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, “infrastruktur pendamping desa diporakporandakan, sehingga pembangunan desa seperti daerah tertinggal. Padahal desa menjadi tulang punggung ekonomi.”
Keempat Menteri Komdigi Meutya Hafid, “tidak mampu menjaga keamanan data digital. Hingga saat ini rakyat berkali-kali kebobolan datanya diambil hacker.”
Kelima, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli. “Lapangan kerja tak juga tercipta, malah pengangguran semakin massif dan kementeriannya penyebab biaya sertifikasi K3 mahal.”
Dan keenam Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. “Pernyataan-pernyataannya sering bertabrakan dengan realita sosial, diantaranya yang bergaji Rp15 juta perbulan lebih sehat.”
Menurutnya, selama pola kebijakan semacam itu dibiarkan, Asta Cita yang menjadi visi utama Presiden Prabowo sulit terwujud. “Jangan sampai rakyat menganggap reshuffle kemarin hanya kosmetik politik. Kalau benar-benar ingin menyelamatkan republik, copot semua menteri provokator ini,” tandasnya. ***
