LENTERAMERAH – Ketegangan geopolitik meningkat setelah Dewan Keamanan PBB memutuskan untuk mengaktifkan kembali sanksi terhadap Iran melalui mekanisme snapback dan Iran ancam tinggalkan NPT.
Keputusan ini berarti bahwa seluruh sanksi pra-2015 terhadap Iran akan otomatis kembali berlaku setelah masa tenggang 30 hari berakhir pada 27 September 2025, kecuali ada tindakan lebih lanjut dari Dewan Keamanan.
Hasil pemungutan suara menunjukkan bahwa 9 negara menolak perpanjangan keringanan sanksi (termasuk AS dan Inggris), 4 mendukung Iran (Aljazair, Cina, Pakistan, Rusia), dan 2 abstain (Guyana dan Korea Selatan).
Bangun Bom Nuklir atau Bernasib Seperti Libya
Tanggapan keras datang dari dalam Iran. Ahmad Naderi, anggota Presidium Parlemen Iran, menyatakan bahwa satu-satunya jalan untuk mempertahankan integritas wilayah dan keamanan nasional adalah dengan membangun bom nuklir.
“Jika tidak, kita akan bernasib seperti Libya,” tegas Naderi. Ia menekankan bahwa Iran harus keluar dari NPT, mengadopsi kebijakan ambiguitas nuklir, dan akhirnya menguji senjata atom.
Pernyataan Iran ancam tinggalkan NPT menambah kekhawatiran internasional bahwa Iran tengah menimbang kebijakan nuklir agresif sebagai respon atas tekanan internasional yang terus meningkat.
Iran Siapkan 14 Opsi Balasan, Termasuk Keluar dari NPT
Parlemen Iran dilaporkan tengah mengkaji 14 opsi strategis sebagai respon atas kegagalan diplomatik PBB, termasuk penarikan diri dari Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT). Snapback dianggap sebagai bentuk pemaksaan Barat, terutama Eropa, yang dinilai melanggar semangat kerja sama.
Langkah ini dianggap sebagai eskalasi serius yang bisa mengubah peta keamanan di Timur Tengah. Iran berpotensi menempuh jalur yang selama ini dihindari, yaitu mempercepat pengembangan kemampuan nuklir militer dengan justifikasi keamanan nasional. ***
