Burkina Faso dan Nasionalisasi Tambang Kiaki Asal Australia

Burkina Faso Nasionalisasi Tambang Kiaki dengan menargetkan 50% kepemilikan negara. Kebijakan ini didukung peningkatan produksi emas SONASP dan mengubah struktur penguasaan sumber daya di Sahel.
Proses nasionalisasi tambang emas Burkina Faso di situs Kiaki.
Kebijakan nasionalisasi tambang Burkina Faso menyoroti perubahan besar dalam pengelolaan emas, diikuti peningkatan produksi SONASP dan pergeseran geopolitik kawasan.

LENTERAMERAH – Nasionalisasi tambang yang dilakukan Pemerintah Burkina Faso memasuki tahap negosiasi yang semakin menentukan terkait masa depan tambang emas Kiaki, salah satu konsesi terbesar di negara tersebut. 

Pemerintah menargetkan penguasaan 50 persen saham di tambang itu, yang saat ini sekitar 85 persen dimiliki oleh perusahaan Australia. Langkah tersebut merupakan bagian dari strategi baru pemerintah untuk meningkatkan kontrol negara atas sektor emas, yang selama ini didominasi oleh perusahaan asing.

Dalam pernyataan resmi, pemerintah menegaskan bahwa perusahaan Kiaki Mining perlu menyesuaikan struktur kepemilikannya agar sejalan dengan kerangka regulasi yang baru. Jika perusahaan menolak, pemerintah membuka opsi peninjauan ulang izin tambangnya. 

Kebijakan ini konsisten dengan pendekatan Burkina Faso sejak 2024 dalam membangun model pengelolaan sumber daya yang lebih terpusat pada negara.

Menurut pejabat terkait, negosiasi tersebut tidak hanya menyangkut aspek finansial, tetapi juga transparansi operasional, kontribusi sosial, dan nilai tambah lokal. Pemerintah menilai bahwa peningkatan kepemilikan negara akan memperkuat pendapatan nasional dan memberi ruang lebih besar bagi regulasi yang berpihak pada kepentingan domestik.

Dukungan Regional

Kebijakan nasionalisasi tambang di Burkina Faso mendapat sorotan luas di Afrika, terutama negara-negara yang menghadapi struktur kepemilikan tambang serupa. Banyak pihak di kawasan menilai pendekatan Burkina Faso sebagai model reformasi yang lebih tegas dibandingkan sebelumnya. 

Di media sosial, sejumlah pengamat Afrika Barat menyebut langkah ini sebagai upaya “mengembalikan kedaulatan atas emas yang selama ini meninggalkan benua tanpa dampak signifikan bagi masyarakat lokal.”

Situasi ini mencerminkan perubahan geopolitik yang lebih luas di Sahel, di mana negara-negara seperti Mali dan Niger juga memperketat pengelolaan sumber daya strategis. Praktik nasionalisasi tambang di tingkat regional meningkat seiring keinginan negara-negara tersebut memperkokoh kemandirian ekonomi dan mengurangi ketergantungan terhadap investor asing.

Peningkatan Produksi dan Indikasi Kebocoran Masa Lalu

Data terbaru dari Badan Nasional Substansi Berharga (SONASP) semakin memperkuat argumen pemerintah. Antara 2015–2023, produksi emas artisanal yang dilaporkan secara resmi berada di bawah 500 kilogram per tahun. Namun setelah lembaga negara ini diperkuat pada 2023, angka produksi meningkat signifikan menjadi lebih dari 8 ton dalam setahun.

Hingga September 2025, SONASP melaporkan produksi sementara 29,545 ton emas, dengan proyeksi akhir tahun melampaui 30 ton. Peningkatan tajam ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai skala kebocoran emas di masa lalu serta efektivitas pengawasan negara sebelum reformasi diberlakukan.

Perkembangan ini semakin menegaskan bahwa arah baru Burkina Faso dalam menasionalisasi tambang akan menjadi salah satu dinamika ekonomi paling penting di Afrika Barat pada 2024–2026, terutama di tengah persaingan kepentingan global atas sumber daya mineral strategis. ***