LENTERAMERAH – Presiden Burkina Faso Ibrahim Traoré menegaskan komitmen pemerintahannya untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional, termasuk dengan mengelola sumber daya alam secara mandiri dan membatasi ketergantungan pada pihak asing. Pernyataan tersebut disampaikan Traoré dalam rangkaian pernyataan publik yang beredar pada pertengahan Desember 2025.
“Kami akan menambang emas kami sendiri, bukan untuk Prancis atau pihak lain, tetapi untuk kepentingan kami sendiri,” ujar Traoré dalam pernyataan yang dikutip dari media sosial. Ia menekankan bahwa Burkina Faso memiliki kapasitas untuk mengelola kekayaan alamnya tanpa harus bergantung pada perusahaan asing.
Pernyataan tersebut muncul seiring kebijakan pemerintah Burkina Faso yang dilaporkan melarang impor rambut palsu sintetis dari luar negeri. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari upaya memperkuat industri domestik serta simbol penegasan identitas dan kemandirian ekonomi nasional.
Burkina Faso merupakan salah satu produsen emas utama di Afrika Barat. Produksi emas negara tersebut mencapai puluhan ton per tahun dan menjadi tulang punggung pendapatan negara. Sejak Traoré mengambil alih kekuasaan melalui kudeta militer pada 2022, pemerintah meningkatkan peran negara dalam sektor pertambangan.
Pada 2025, pemerintah Burkina Faso menyelesaikan proses pengambilalihan sejumlah aset tambang emas dan memperluas kepemilikan negara melalui perubahan regulasi pertambangan. Kebijakan tersebut memungkinkan negara meningkatkan kepemilikan saham dalam proyek tambang strategis dan mengarahkan hasil produksi untuk kepentingan fiskal nasional.
Langkah-langkah tersebut diambil di tengah sentimen anti-ketergantungan terhadap negara-negara Barat yang menguat di kawasan Sahel. Pemerintah Burkina Faso menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan memastikan hasil sumber daya alam memberi manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Pernyataan Traoré juga memicu beragam reaksi di media sosial. Sejumlah pengguna menyatakan dukungan terhadap langkah pemerintah Burkina Faso dalam memperkuat kedaulatan ekonomi, sementara sebagian lainnya mempertanyakan efektivitas dan dampak jangka panjang kebijakan tersebut terhadap investasi dan stabilitas ekonomi. ***
