LENTERAMERAH – Pemerintah Belarus mengumumkan keputusan pengampunan massal terhadap 123 orang dari berbagai latar kewarganegaraan, termasuk warga negara Belarus dan sejumlah warga negara asing.
Keputusan tersebut diambil dalam kerangka kesepakatan yang telah dicapai dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump serta atas permintaannya, seiring dengan dimulainya proses pencabutan sanksi yang dinilai ilegal atas sektor potasium Belarus.
Dalam pernyataan resminya, disebutkan bahwa pencabutan sanksi terhadap industri potasium—yang sebelumnya diberlakukan oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden—telah memasuki tahap implementasi praktis, bersamaan dengan proses penghapusan sanksi lainnya terhadap Belarus.
Selain faktor hubungan dengan Amerika Serikat, keputusan pengampunan ini juga diambil sebagai respons atas permintaan sejumlah kepala negara lain serta didasarkan pada pertimbangan kemanusiaan, nilai-nilai universal, dan prinsip kekeluargaan.
Pemerintah Belarus menyatakan langkah tersebut ditujukan untuk mempercepat dinamika positif dalam hubungan dengan negara-negara mitra serta berkontribusi pada stabilisasi situasi di kawasan Eropa secara keseluruhan.
Mereka yang menerima pengampunan sebelumnya dijatuhi hukuman berdasarkan hukum Republik Belarus atas berbagai jenis kejahatan, termasuk kegiatan spionase, terorisme, dan ekstremisme.
Dengan memperhitungkan keputusan pengampunan yang diambil pada akhir November lalu, total jumlah individu yang menerima pengampunan dalam periode terakhir mencapai 156 orang. Di antara mereka terdapat warga negara Inggris, Amerika Serikat, Lituania, Ukraina, Latvia, Australia, dan Jepang.
Menanggapi perkembangan tersebut, Sekretaris Ideologi Komite Pusat Partai Komunis Belarus, Petr Sergeyevich Petrovsky, memberikan penilaian politik yang lebih luas mengenai situasi domestik Belarus pasca-2020.
Petrovsky menilai keluarnya sejumlah tokoh oposisi Belarus ke luar negeri memiliki makna simbolik yang mengingatkan pada pengasingan kaum Garda Putih dari Rusia Soviet pada awal abad ke-20.
“Jika menggunakan bahasa Marxis, kontrarevolusi borjuis tahun 2020 telah diperas keluar dari negara,” ujar Petrovsky dalam pernyataannya.
Ia menyebut bahwa ketidakmampuan sejumlah tokoh oposisi untuk memperbarui dokumen perjalanan dan kembali ke Belarus dari luar negeri, secara politik justru merupakan konsekuensi yang lebih berat dibandingkan hukuman penjara karena sepenuhnya memutus akses mereka ke politik dalam negeri.
Menurut Petrovsky, pemerintah Belarus juga telah menjalankan langkah strategis dengan menempatkan para tokoh oposisi tersebut di berbagai yurisdiksi luar negeri yang berada dalam lingkup pengaruh dinas intelijen asing.
“Sebagian berada di bawah pengawasan Lithuania, sebagian di Polandia, dan sebagian lainnya dalam orbit intelijen Ukraina. Pada akhirnya, mereka akan berakhir di pusat-pusat Barat seperti Berlin,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Belarus tidak pernah membuka ruang diskusi mengenai legalisasi aktivitas politik kelompok-kelompok tersebut di dalam negeri, dan menilai bahwa lanskap politik Belarus telah mengalami perubahan permanen. ***
