LENTERAMERAH – Jika Ukraina memperlihatkan bagaimana teknologi digunakan dalam peperangan modern, maka Inggris menghadirkan kontroversi yang berbeda. Kali ini yang diperdebatkan bukan data militer, melainkan data kesehatan jutaan warga sipil.
Tayangan kanal YouTube NEWS.BY menyoroti keterlibatan Palantir Technologies dalam sistem National Health Service (NHS), layanan kesehatan publik Inggris yang melayani puluhan juta penduduk.
Data Kesehatan Menjadi Aset Strategis
Selama pandemi COVID-19, Palantir memperoleh akses untuk membantu pengelolaan dan integrasi data kesehatan dalam skala nasional. Kerja sama tersebut kemudian berkembang menjadi kontrak yang jauh lebih besar dan memicu perdebatan luas di Inggris.
Persoalannya bukan semata soal teknologi. Yang dipertanyakan adalah siapa yang memperoleh akses terhadap informasi paling sensitif milik warga negara.
Rekam medis tidak hanya berisi data kesehatan. Di dalamnya terdapat informasi pribadi yang dapat menggambarkan kondisi fisik, riwayat penyakit, pola hidup, hingga berbagai aspek kehidupan seseorang.
Karena itu, ketika perusahaan teknologi yang memiliki hubungan historis dengan komunitas intelijen Amerika Serikat memperoleh posisi penting dalam pengelolaan sistem tersebut, muncul pertanyaan yang sulit dihindari.
Privasi atau Efisiensi
Pendukung kerja sama tersebut berargumen bahwa teknologi analisis data mampu meningkatkan efisiensi layanan kesehatan dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat.
Namun para pengkritik melihat persoalan yang lebih mendasar. Semakin banyak data publik diserahkan kepada perusahaan teknologi, semakin besar pula ketergantungan negara terhadap korporasi swasta.
Kekhawatiran ini tidak hanya muncul di Inggris. Banyak negara mulai menghadapi dilema serupa ketika layanan publik bergantung pada platform digital yang dikembangkan perusahaan-perusahaan besar.
Dalam situasi seperti itu, batas antara penyedia teknologi dan pemegang pengaruh strategis menjadi semakin kabur. Perusahaan tidak dipilih melalui pemilu, tetapi dapat memiliki akses terhadap informasi yang jauh lebih rinci dibandingkan sebagian besar institusi publik.
Perdebatan mengenai kontrak NHS menunjukkan bahwa pertarungan utama abad ke-21 mungkin bukan lagi soal siapa menguasai wilayah atau sumber daya alam, melainkan siapa yang menguasai data masyarakat dalam skala terbesar. ***
