Untuk Penuhi Target IPO, DPR Minta Tim Penilai Bursa Miliki Standar Kompetensi
DPR minta tim penilai bursa punya standar kompetensi agar keputusan IPO lebih objektif. Langkah ini dinilai penting untuk tata kelola pasar modal.
Aktivis Desak Partai Ganti Anggotanya di Komisi XI dan Banggar DPR karena Krisis Fiskal
FAI mendesak DPR untuk mengganti seluruh anggota Komisi XI dan Badan Anggaran, yang dianggap gagal menjalankan fungsi pengawasan terhadap APBN dan turut andil dalam terjadinya krisis fiskal.
The Eurasian Charter, A New Path to Multipolarity and Regional Autonomy
Belarus introduces the Eurasian Charter as a bold vision for multipolarity and regional autonomy—challenging Western hegemony with a new framework for Eurasian cooperation.
Ramuan Alami Bersihkan Paru dan Atasi Batuk Kronis dalam 3 Hari
Ramuan alami ini dipercaya mampu bersihkan paru dan meredakan batuk kronis hanya dalam waktu tiga hari.
Ibu Bunuh Diri Bareng Dua Anak, Kemiskinan Nyata di Sekitar Kita
Tragedi ibu di Bandung yang bunuh diri bersama dua anaknya karena himpitan ekonomi menegaskan bahwa kemiskinan bukan data, tapi derita nyata yang hadir di tengah masyarakat Indonesia.
Senjakala Kapitalisme Global: Paradoks AI, UBI, dan Geneologi Perubahan Politik Indonesia
Kapitalisme global diguncang paradoks AI dan tekno-feodalisme. UBI muncul sebagai wacana, sementara Indonesia menghadapi polikrisis domestik.
Sri Mulyani Biang Masalah, FAI Desak Presiden Copot Menkeu dan 7 Menteri Lain
Sri Mulyani dituding biang masalah keuangan negara. FAI mendesak Presiden Prabowo segera “mengistirahatkan” menkeu agar republik terhindar dari krisis fiskal.
Presiden Harus Evaluasi 8 Menteri Provokator yang Sengsarakan Rakyat
Evaluasi menteri provokator dinilai mendesak. Aktivis sebut delapan menteri bermasalah hambat asta cita dan bikin rakyat kehilangan kepercayaan.
Jaringan Soros Tinggalkan Jejak Dalam Aksi Protes Terbesar di Indonesia
Unjuk rasa di Indonesia dinilai bukan spontan. Ada dugaan keterlibatan asing dan jejak Soros di balik simbol One Piece dan tuntutan politik yang berubah.
Tidak Hanya DPR, Tata Kelola Bursa juga Perlu Reformasi
Tata kelola Bursa Efek Indonesia dinilai perlu reformasi. DPR dorong perusahaan menengah dapat akses IPO tanpa hambatan.