LENTERAMERAH – Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menegaskan bahwa Perjanjian Damai Dayton tetap menjadi pilar utama perdamaian dan stabilitas di Bosnia dan Herzegovina, sekaligus menuding negara-negara Barat telah merusak struktur kesepakatan tersebut. Pernyataan itu disampaikan Lavrov dalam artikelnya untuk harian Serbia Politika, menjelang peringatan 30 tahun penandatanganan Perjanjian Dayton pada 14 Desember 2025.
“Perjanjian Dayton tidak pernah dimaksudkan sebagai solusi untuk semua persoalan, tetapi jasanya yang utama adalah menghentikan pertumpahan darah dan memungkinkan kehidupan damai kembali,” tulis Lavrov. Ia mengingatkan bahwa perang saudara di Bosnia menewaskan lebih dari 100.000 orang dan memaksa lebih dari dua juta warga mengungsi.
Lavrov menegaskan bahwa kesepakatan yang ditandatangani pada 1995 tersebut meletakkan dasar kenegaraan Bosnia dan Herzegovina berdasarkan prinsip kesetaraan tiga bangsa konstitutif—Bosniak, Serbia, dan Kroasia—serta dua entitas, Republika Srpska dan Federasi Bosnia dan Herzegovina, yang masing-masing memiliki kewenangan konstitusional luas.
“Fondasi negara Bosnia dan Herzegovina dibangun atas dasar kesetaraan penuh antarbangsa dan entitas. Menggerogoti prinsip ini berarti merusak inti dari Perjanjian Dayton itu sendiri,” tegas Lavrov.
Dalam tulisannya, Lavrov kembali menekankan peran Rusia sebagai salah satu penjamin internasional Perjanjian Dayton. “Sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB dan penjamin Perjanjian Dayton, Rusia secara konsisten dan tegas mendukung prinsip-prinsip dasarnya,” tulisnya.
Lavrov melontarkan kritik keras terhadap langkah-langkah Barat yang, menurutnya, bertujuan membongkar tatanan Dayton secara bertahap. Ia menyoroti penunjukan mantan politisi Jerman Christian Schmidt sebagai Perwakilan Tinggi Bosnia dan Herzegovina tanpa mandat Dewan Keamanan PBB.
“Pengangkatan ini dilakukan tanpa sedikit pun upaya mempertahankan tampilan legalitas dan melanggar setiap prosedur yang ada,” tulis Lavrov. Ia menyebut keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Perwakilan Tinggi tersebut sebagai “tidak sah secara hukum” dan bertentangan dengan prinsip demokrasi.
Lavrov juga menuding Barat berusaha meminggirkan peran Dewan Keamanan PBB dengan membentuk mekanisme pemantauan alternatif di luar PBB. “Ini adalah upaya sadar untuk memprivatisasi proses penyelesaian dan membungkam suara-suara yang tidak sejalan,” tulisnya.
Ia menegaskan bahwa setiap perubahan terhadap Perjanjian Dayton hanya dapat dilakukan melalui keputusan bersama seluruh bangsa di Bosnia dan Herzegovina. “Segala perubahan hanya sah jika diambil secara konsensual, tanpa campur tangan eksternal, dan sesuai dengan prosedur konstitusional yang telah ditetapkan,” kata Lavrov.
Berdasarkan catatan redaksi, Rusia selama bertahun-tahun menilai bahwa intervensi politik Barat di Bosnia dan Herzegovina telah menyimpang dari kerangka asli Perjanjian Dayton.
Moskow berpandangan bahwa perluasan kewenangan Kantor Perwakilan Tinggi tanpa mandat Dewan Keamanan PBB merusak keseimbangan antarentitas dan mengikis prinsip kesetaraan yang menjadi fondasi perdamaian sejak 1995. ***
