LENTERAMERAH – Gugurnya prajurit TNI dalam misi perdamaian United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) di wilayah konflik Lebanon–Israel memicu sorotan terhadap efektivitas sistem keamanan global.
Peristiwa ini dinilai menjadi momentum untuk mendorong penguatan peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai institusi utama penjaga perdamaian dunia.
Pemerintah Indonesia telah menyampaikan kecaman di forum internasional dan meminta dilakukan investigasi independen atas insiden tersebut.
Pengamat geopolitik Fauzan Luthsa menilai, peristiwa ini menunjukkan perlunya evaluasi terhadap perlindungan pasukan penjaga perdamaian di wilayah konflik aktif.
Menurut dia, penguatan peran PBB menjadi langkah yang lebih relevan dibandingkan mendorong forum alternatif seperti Board of Peace (BoP).
“Jika PBB diperkuat, forum seperti BoP tidak lagi diperlukan,” ujarnya.
Pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia sebelumnya menyatakan pembahasan BoP saat ini ditunda. Keputusan itu diambil di tengah meningkatnya tensi geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Fauzan menilai Indonesia seharusnya tidak hanya menunda keterlibatan, tetapi juga mendorong penghentian forum tersebut. Ia berpendapat, tata kelola perdamaian global perlu kembali pada mandat utama PBB.
Di sisi lain, ia mengingatkan agar insiden ini tidak ditarik ke dalam kepentingan politik domestik. Menurutnya, isu keselamatan pasukan perdamaian harus ditempatkan dalam kerangka kemanusiaan.
Indonesia, sebagai salah satu kontributor pasukan penjaga perdamaian, dinilai memiliki posisi strategis dalam mendorong reformasi sistem global. Peran aktif dalam misi internasional disebut menjadi modal untuk memperkuat diplomasi damai.
Peristiwa di Lebanon ini, kata dia, menjadi pengingat bahwa tantangan menjaga perdamaian dunia semakin kompleks. Penguatan peran PBB dinilai menjadi langkah yang tidak terhindarkan dalam merespons dinamika tersebut.
