LENTERAMERAH – Tragedi kecelakaan kereta di kawasan Stasiun Bekasi Timur memicu desakan agar Direktur Utama KAI , Bobby Rasyidin, mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab. Desakan itu salah satunya disampaikan oleh Koordinator Nasional Poros Muda NU, Ramadhan Isa.
“Kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya kepada seluruh keluarga korban. Peristiwa ini menjadi duka mendalam bagi masyarakat,” ujarnya, Rabu (29/4).
Pria yang akrab disapa Dhani ini mengingatkan, rasa duka ini tidak boleh berhenti sebagai ungkapan empati semata, “tragedi ini adalah alarm keras bahwa ada kegagalan serius dalam sistem keselamatan transportasi publik kita.”
Ia menilai kecelakaan tersebut tidak dapat dipandang sebagai insiden tunggal atau sekadar akibat rangkaian kejadian teknis di lapangan.
“Ada pola kegagalan yang lebih dalam—mulai dari manajemen risiko, keandalan sistem persinyalan, hingga koordinasi operasional di lapangan. Fakta bahwa satu insiden awal dapat bereskalasi menjadi kecelakaan fatal menunjukkan lemahnya sistem mitigasi dan respons darurat.”
Menurutnya, narasi “menunggu hasil investigasi” tidak boleh dijadikan tameng untuk menunda pertanggungjawaban.
“Investigasi teknis oleh KNKT penting, tetapi tanggung jawab kepemimpinan tidak bisa ditunda sampai laporan keluar. Dalam sistem transportasi modern, akuntabilitas tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan moral.”
Dhani menegaskan bahwa dalam konteks tragedi dengan korban jiwa, tanggung jawab tidak boleh berhenti di level teknis semata, tetapi harus sampai pada kepemimpinan tertinggi di tubuh perusahaan.
“Keselamatan penumpang adalah mandat utama operator. Ketika terjadi kegagalan yang berujung pada hilangnya nyawa, maka tanggung jawab itu bersifat langsung dan tidak bisa dialihkan. Ini bukan semata soal prosedur, tetapi soal kepemimpinan dan akuntabilitas.”
Ia secara tegas mendesak Direktur Utama PT KAI, Bobby Rasyidin, untuk mundur dari jabatannya.
“Kami mendesak Direktur Utama PT KAI untuk segera mengundurkan diri sebagai bentuk tanggung jawab moral dan institusional. Ini adalah standar minimum dalam tata kelola yang sehat, sekaligus langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik.”
Menurutnya, tanpa adanya konsekuensi di level pimpinan, upaya evaluasi berisiko kehilangan legitimasi di mata masyarakat.
“Jika tidak ada pertanggungjawaban di level atas, maka publik akan melihat ini sebagai kegagalan yang dibiarkan. Pengunduran diri bukan sekadar simbolik, tetapi sinyal bahwa keselamatan benar-benar ditempatkan sebagai prioritas utama.”
Ia juga menekankan bahwa langkah tersebut harus diikuti dengan audit menyeluruh terhadap sistem keselamatan perkeretaapian nasional.
“Momentum ini harus digunakan untuk melakukan pembenahan total—baik dari sisi teknologi, manajemen operasional, maupun sistem pengawasan—agar tragedi serupa tidak kembali terulang di masa depan.” ***
