LENTERAMERAH – Pelemahan nilai tukar rupiah yang mendekati level Rp17.600 per dolar AS, Sabtu 16/5/2026 memicu perdebatan luas di ruang publik.
Di media sosial, muncul narasi yang mengaitkan tekanan terhadap rupiah dengan pencalonan keponakan Presiden Prabowo Subianto, yakni Thomas Djiwandono, sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia.
Narasi tersebut berkembang cepat dan memunculkan asumsi bahwa pasar kehilangan kepercayaan terhadap independensi Bank Indonesia. Namun sejumlah pengamat ekonomi menilai tudingan tersebut terlalu menyederhanakan persoalan ekonomi global yang jauh lebih kompleks.
Tekanan Rupiah Terjadi di Banyak Negara Asia
Pelemahan rupiah bukan hanya dialami Indonesia. Reuters melaporkan bahwa mata uang negara berkembang di Asia, termasuk rupee India, sama-sama mengalami tekanan akibat penguatan dolar AS, kenaikan harga minyak dunia, tingginya suku bunga The Fed, serta meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah.
Kondisi tersebut menyebabkan arus modal asing keluar dari pasar negara berkembang menuju aset yang dianggap lebih aman di Amerika Serikat. Akibatnya, hampir seluruh mata uang Asia mengalami pelemahan dalam periode yang sama.
Laporan Reuters bahkan menyebut rupiah dan rupee menjadi dua mata uang Asia yang paling terdampak akibat lonjakan harga minyak dan tekanan dolar AS.
Situasi serupa juga disampaikan media nasional yang menyoroti bagaimana kenaikan harga energi global turut membebani negara-negara importir minyak seperti Indonesia.
Pengamat: Pelemahan Rupiah Tidak Berkaitan dengan Thomas Djiwandono
Sejumlah ekonom menegaskan bahwa pelemahan rupiah lebih dipengaruhi faktor eksternal dibanding isu pencalonan Thomas Djiwandono di Bank Indonesia.
Pengamat ekonomi, mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi menuturkan, pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga dipengaruhi sentimen global serta menyebut pasar keuangan global bergerak berdasarkan banyak indikator makroekonomi, bukan semata karena hubungan keluarga dalam politik.
“Pelemahan mata uang rupiah itu bukan semata-mata karena Thomas Djiwandono ya mencalonkan diri sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia,” kata Ibrahim dikutip liputan6.
“Orang yang mengatakan bahwa Thomas Djiwandono yang ini membuat rupiah melemah ini menurut saya tidak,” ujarnya.
Pasar, menurut para analis, akan lebih sensitif terhadap kebijakan suku bunga AS, inflasi global, hingga risiko geopolitik ketimbang satu nama calon pejabat bank sentral.
Karena itu, anggapan bahwa rupiah anjlok hanya karena pencalonan Thomas Djiwandono dinilai tidak memiliki dasar ekonomi yang kuat.
Independensi Bank Indonesia Dijaga Sistem dan Undang-Undang
Isu yang paling sering diangkat dalam polemik ini adalah soal Independensi Bank Indonesia.
Namun penting dipahami bahwa independensi bank sentral tidak bergantung pada satu individu.
Bank Indonesia di situs resminya menjelaskan bahwa tata kelola Bank Indonesia dijalankan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, dan kewajaran.
Selain itu, struktur pengambilan keputusan di Bank Indonesia dilakukan secara kolektif melalui Dewan Gubernur, bukan berdasarkan keputusan satu orang saja.
Dalam penjelasan resmi Tata Kelola Bank Indonesia, mekanisme pengawasan juga melibatkan DPR, audit, serta kontrol pasar keuangan nasional maupun internasional.
Artinya, Deputi Gubernur BI bukan posisi yang dapat secara sepihak mengendalikan nilai tukar rupiah ataupun menentukan arah pasar sendirian.
Pelemahan Rupiah Pernah Terjadi di Era Presiden Berbeda
Tekanan terhadap rupiah sebenarnya bukan fenomena baru dalam sejarah ekonomi Indonesia.
Pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono hingga Joko Widodo, rupiah juga beberapa kali mengalami pelemahan tajam akibat krisis global, capital outflow, dan penguatan dolar AS.
Faktor eksternal seperti pandemi COVID-19, perang Rusia-Ukraina, serta kebijakan moneter Amerika Serikat terbukti memiliki pengaruh besar terhadap stabilitas mata uang negara berkembang.
Karena itu, banyak analis menilai tidak tepat jika seluruh tekanan terhadap rupiah diarahkan hanya pada isu pencalonan Thomas Djiwandono.
Media Sosial Dinilai Bangun Framing Emosional
Pengamat komunikasi politik menilai media sosial sering kali menyederhanakan isu ekonomi makro menjadi narasi emosional yang mudah viral.
Framing seperti “rupiah anjlok karena nepotisme” dinilai lebih mudah menarik perhatian publik dibanding penjelasan teknis mengenai capital outflow, harga minyak dunia, atau kebijakan The Fed.
Padahal, sentimen pasar bekerja jauh lebih kompleks dibanding sekadar hubungan keluarga politik.
Pola pembentukan opini semacam ini juga pernah terjadi dalam polemik revisi UU KPK.
redaksi juga mencatat adanya pembangunan narasi dan manipulasi opini publik secara sistematis di media sosial untuk menggiring persepsi masyarakat terhadap independensi institusi negara.
Karena itu, publik dinilai perlu lebih kritis membedakan kritik berbasis data dengan propaganda emosional yang sengaja membangun kambing hitam personal.
Publik Perlu Memahami Kompleksitas Ekonomi Global
Di tengah derasnya arus informasi media sosial, literasi ekonomi menjadi penting agar masyarakat tidak mudah terjebak pada narasi yang terlalu disederhanakan.
Pelemahan rupiah merupakan persoalan multidimensi yang dipengaruhi faktor global, geopolitik, hingga dinamika pasar internasional. Mengaitkan seluruh persoalan tersebut hanya pada satu figur politik dinilai berpotensi menyesatkan pemahaman publik.
Independensi Bank Indonesia sendiri tetap dijaga melalui sistem kelembagaan, Undang-Undang BI, mekanisme kolektif Dewan Gubernur, serta pengawasan DPR dan pasar keuangan.
Karena itu, masyarakat diharapkan dapat melihat persoalan ekonomi secara lebih objektif dan berbasis data, bukan semata berdasarkan framing emosional yang viral di media sosial.***
