LENTERAMERAH – Anggota DPR RI Fraksi Partai NasDem, Ratih Megasari Singkarru, tengah diterpa kabar kurang sedap. Legislator yang selama ini aktif mengawal Program Indonesia Pintar (PIP) tersebut menjadi sasaran aksi demonstrasi yang mendesak aparat penegak hukum memeriksa dugaan maladministrasi, politisasi anggaran, serta pungutan liar dalam penyaluran PIP jalur aspirasi di Kabupaten Polewali Mandar.
Aksi tersebut dijadwalkan berlangsung pada Senin (29/6) pukul 13.00 WIB di dua lokasi, yakni Kantor DPP Partai NasDem di Jalan RP Soeroso, Jakarta Pusat, dan depan Gedung KPK RI di Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan. Massa aksi yang mengatasnamakan Indonesia Menggugat itu dipimpin Agus Triawan Saputra dengan jumlah peserta diperkirakan sekitar 20 orang.
Tuntut Dugaan Penyaluran PIP Aspirasi Diperiksa
Berdasarkan materi aksi yang beredar, demonstran meminta aparat melakukan pemeriksaan terhadap Ratih Megasari Singkarru atas dugaan praktik maladministrasi sistematis, politisasi anggaran, serta pungutan liar dalam penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) jalur aspirasi di Kabupaten Polewali Mandar.
Hingga berita ini ditulis, belum terdapat pernyataan resmi dari Ratih Megasari Singkarru maupun Fraksi Partai NasDem terkait tuntutan yang disampaikan dalam aksi demonstrasi tersebut.
Selama Ini Aktif Mengawal Program Pendidikan
Ratih Megasari Singkarru merupakan anggota Komisi X DPR RI sekaligus anggota Badan Anggaran DPR RI dari Fraksi Partai NasDem yang mewakili daerah pemilihan Sulawesi Barat. Dalam profil resminya, ia dikenal banyak menyoroti isu pendidikan, kesejahteraan ibu dan anak, serta peningkatan akses layanan dasar.
Sepanjang beberapa tahun terakhir, Ratih juga aktif melakukan sosialisasi dan penyaluran Program Indonesia Pintar di daerah pemilihannya. Dalam salah satu kegiatan di Polewali Mandar, ia bahkan mengimbau masyarakat memanfaatkan beasiswa PIP secara optimal agar tidak ada lagi anak yang putus sekolah karena kendala ekonomi. Ia juga meminta orang tua mengawasi penggunaan dana PIP agar dipakai untuk kebutuhan pendidikan serta mendorong bank penyalur mempermudah proses pencairan bantuan. ***
