LENTERAMERAH — Kazakhstan menunda penerapan royalti pertambangan untuk mineral padat dari 1 Januari 2027 menjadi 1 Januari 2029. Penundaan itu terjadi ketika pemerintah masih harus menguji bagaimana skema baru tersebut bekerja terhadap struktur biaya dan keuntungan proyek tambang.
Menurut keterangan resmi Pemerintah Kazakhstan, usulan penundaan dibahas dalam rapat ke-28 Project Office untuk implementasi Kode Pajak yang dipimpin Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Ekonomi Nasional Serik Zhumangarin pada 17 September 2026.
Royalti Belum Siap Masuk ke Proyek Tambang
Kode Pajak baru sebelumnya menetapkan royalti mulai berlaku pada 2027 untuk mineral mentah dan mineral padat, termasuk yang telah melalui pengolahan, yang berasal dari lisensi baru di wilayah yang sebelumnya belum diberikan hak penggunaan tanah bawah.
Namun pemerintah masih menghadapi persoalan teknis yang cukup mendasar. Basis pajak untuk formasi mineral yang berasal dari aktivitas atau proses industri, administrasi royalti, serta penetapan tarif masih harus dirumuskan lebih lanjut.
Persoalan tarif menjadi lebih rumit karena karakter setiap proyek tidak sama. Pemerintah harus memperhitungkan karakteristik lisensi baru, kebutuhan modal yang besar, serta tingkat keuntungan dari komponen mineral ikutan.
Negara Masih Menguji Beban Royalti
Kementerian Perindustrian dan Konstruksi Kazakhstan menyatakan persoalan tersebut membutuhkan koordinasi lintas sektor dan pengujian melalui model finansial-ekonomi perusahaan.
Dengan kata lain, pemerintah belum hanya berhadapan dengan persoalan bagaimana memungut royalti, tetapi juga bagaimana memastikan formula tersebut masuk akal ketika diterapkan pada neraca proyek pertambangan yang sesungguhnya.
Penundaan dua tahun memberi ruang bagi pemerintah untuk menguji kembali basis dan tarif sebelum kewajiban tersebut dikenakan terhadap proyek-proyek baru. Pemerintah Kazakhstan menyatakan peserta rapat mendukung pemindahan waktu penerapan royalti dari 2027 ke 2029.
Bagi Kazakhstan, keputusan tersebut menempatkan desain penerimaan negara dari mineral padat di tengah persoalan yang lebih besar tentang biaya modal, kelayakan proyek, dan nilai ekonomi sumber daya yang akan ditambang. ***
