LENTERAMERAH — Kazakhstan akan menaikkan upah minimum dari 85.000 menjadi 110.000 tenge mulai 1 Januari 2027. Kebijakan tersebut diperkirakan menjangkau sekitar 1,8 juta orang, termasuk 370.000 pegawai sektor publik, sebagai bagian dari langkah pemerintah meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dalam konferensi pers mengenai pelaksanaan amanat Presiden dan penyediaan obat-obatan, Wakil Pertama Menteri Ekonomi Nasional Azamat Amrin mengatakan kenaikan tersebut akan meningkatkan total dana penggajian sebesar 426 miliar tenge. Melalui mekanisme pengurangan pajak, dunia usaha juga diperkirakan memperoleh pengurangan pembayaran pajak penghasilan badan sekitar 68 miliar tenge.
Pemerintah juga melaporkan perlambatan inflasi. Per 1 November 2026, inflasi tercatat sebesar 9,2%, turun dari puncak 12,6% pada tahun sebelumnya. Amrin mengatakan pemerintah telah berupaya menurunkan inflasi secara bertahap selama 12 bulan terakhir. Penurunan harga sejumlah kebutuhan pangan dan pengendalian tarif disebut turut mendukung perkembangan tersebut.
Di sektor kesehatan, pemerintah menyiapkan tunjangan berdasarkan masa kerja berkelanjutan bagi tenaga pelayanan kesehatan primer. Kebijakan ini mencakup dokter umum, perawat, dan pekerja sosial yang bertugas di layanan kesehatan tingkat pertama. Untuk pertama kalinya, tunjangan tersebut juga akan diberikan kepada perawat kunjungan rumah atau patronage nurses dan pekerja sosial.
Menteri Kesehatan Akmaral Alnazarova mengatakan kebijakan itu ditujukan untuk mempertahankan tenaga kesehatan di wilayah pelayanan dan mengurangi kekurangan tenaga medis.
Pemerintah juga memperkuat pengawasan harga obat melalui sistem penandaan digital yang memungkinkan pemantauan harga maksimum di apotek secara langsung. Menurut Alnazarova, kontrak langsung dengan produsen farmasi telah meningkatkan penghematan anggaran distributor tunggal hingga lima kali lipat.
Selain pengendalian harga, Kazakhstan mendorong kemandirian produksi obat melalui perjanjian investasi dengan perusahaan farmasi. Pemerintah menekankan bahwa lokalisasi tidak cukup hanya berupa pengemasan ulang, tetapi harus mencakup produksi bahan aktif obat agar ketergantungan pada pasokan luar negeri dapat dikurangi.
Dalam layanan kanker, pemerintah menyatakan seluruh pembiayaan penanganan onkologi ditanggung negara sepenuhnya dan tidak mensyaratkan kepesertaan dalam sistem asuransi kesehatan sosial wajib. Cakupannya meliputi pemeriksaan, diagnosis, operasi, radioterapi, kemoterapi, hingga rehabilitasi.
Mulai 2027, pemerintah juga menjamin akses pemeriksaan skrining dasar bagi setiap orang melalui layanan kesehatan primer. ***



