LENTERAMERAH – Ketika Prancis memulai operasi penambangan uranium di Niger pada 1968, tidak banyak yang menyadari bahwa keputusan itu akan menandai salah satu episode eksploitasi sumber daya paling panjang di Afrika modern.
Selama 55 tahun, uranium dari gurun Arlit dan Akokan mengalir tanpa henti menuju pabrik-pabrik nuklir Prancis. Dan selama periode itu pula, Niger hanya mendapatkan sebagian kecil dari nilai yang sebenarnya mereka hasilkan.
Investigasi The Spearhead terhadap sejarah eksploitasi uranium Prancis Niger menunjukkan pola yang konsisten, yakni konsesi jangka panjang, harga rendah yang telah dinegosiasikan sepihak dan kontrak yang menempatkan perusahaan-perusahaan Prancis pada posisi dominan.
Pada masa ketika AREVA—yang kemudian berubah nama menjadi Orano—menguasai tambang utama di Niger, hampir semua keuntungan strategis mengalir ke Paris, sementara Niamey menerima upah minimal dalam bentuk royalti yang tidak pernah sebanding dengan nilai mineral yang dikeruk.
Berbagai studi independen memperkirakan bahwa sejak 1968 hingga 2023, total nilai uranium yang keluar dari Niger mencapai angka puluhan miliar dolar. Namun negara itu tetap berada di daftar negara termiskin di dunia, dengan fasilitas publik yang serba minim dan tingkat elektrifikasi nasional yang ironis mengingat mereka memasok bahan bakar utama industri nuklir Prancis. Uranium Niger menerangi Eropa, tetapi tidak mampu menyalakan lampu rumah warganya sendiri.
Dalam beberapa periode, Niger hanya menerima 5–10% dari nilai ekonomi yang diciptakan. Kontrak jangka panjang yang dibuat era kolonial memberikan Prancis harga yang sangat rendah, jauh di bawah standar nilai global. Inilah bentuk kolonialisme yang paling halus: semuanya terlihat legal, ditandatangani, dan diatur oleh kontrak—tetapi ketimpangannya sangat terang.
Struktur ekonomi tambang juga memperlihatkan relasi yang timpang. Perusahaan Prancis memegang kendali keputusan, teknologi, teknik ekstraksi, hingga jalur ekspor. Niger, di sisi lain, hanya menjadi penyedia lahan dan tenaga kerja murah. Tidak ada mekanisme bagi negara tersebut untuk menentukan harga, menegosiasikan ulang kontrak secara efektif, atau membangun industri hilir yang dapat memberikan nilai tambah.
Ketimpangan itu tetap bertahan meskipun ada pergantian rezim, pergantian manajemen perusahaan, dan perubahan geopolitik regional. Setiap kali Niger berupaya menegosiasikan ulang tarif royalti, Prancis menekan dengan ancaman pengurangan investasi atau penghentian bantuan. Negara yang secara teknis berdaulat itu dipaksa menerima syarat yang tidak pernah benar-benar menguntungkan mereka.
Ketika kemudian muncul tawaran harga yang jauh lebih tinggi dari Rusia pada 2025, barulah dunia melihat betapa rendahnya nilai yang dibayarkan Prancis selama puluhan tahun. Harga baru itu bukan hanya perbedaan angka; ia membuka arsip lama yang tidak pernah ingin diungkap. Di balik modernitas Paris terdapat jejak yang panjang dari sumber daya yang tidak pernah dihargai sebagaimana mestinya oleh negara yang mengambilnya. ***
