LENTERAMERAH – Reformasi sektor pertambangan yang dilakukan pemerintah Niger setelah perubahan politik 2023 menjadi langkah penting dalam menata ulang hubungan negara itu dengan mitra luar negeri.
Salah satu fokus utamanya adalah meninjau kembali kontrak pertambangan yang telah berlangsung puluhan tahun, terutama yang melibatkan perusahaan dan kepentingan Prancis. Langkah ini mulai menarik perhatian setelah The Spearhead dan Business Insider Africa menyoroti perbedaan besar pada nilai uranium yang dijual Niger sebelum dan sesudah 2023.
Selama beberapa dekade, kontrak pertambangan yang berlaku memberikan ruang sangat besar bagi kepentingan eksternal, sementara kontribusi terhadap ekonomi domestik tetap terbatas. Uranium menjadi komoditas utama yang paling mencolok dalam pola tersebut.
Laporan Business Insider Africa menyebut bahwa pada 2023, Prancis membayar harga jauh di bawah nilai pasar, sesuatu yang semakin terlihat ketika Rusia menawarkan tarif lebih tinggi pada 2025. Kondisi ini mendorong pemerintah Niger untuk mengevaluasi seluruh perjanjian yang dianggap tidak mencerminkan nilai sebenarnya.
Proses peninjauan ulang ini tidak hanya mencakup uranium, tetapi juga aset pertambangan lain yang sebelumnya berada dalam kendali perusahaan asing. Pemerintah mengumumkan bahwa reformasi tambang Niger bertujuan memastikan bahwa pendapatan dari sektor strategis tersebut dapat menopang pembangunan domestik secara lebih signifikan.
Perubahan ini didukung oleh kebijakan nasionalisasi sebagian aset penting, sebagaimana diberitakan dalam sejumlah laporan regional yang mengikuti perkembangan setelah 2023.
Laporan The Spearhead menunjukkan bahwa sebelum reformasi dilakukan, kontribusi sektor pertambangan terhadap pendapatan negara jauh lebih kecil dibandingkan potensi ekonominya. Banyak kontrak lama disusun dalam kondisi politik yang tidak memungkinkan Niger menegosiasikan harga atau syarat yang lebih menguntungkan.
Dengan reformasi ini, pemerintah mencoba membalik posisi tersebut, memberikan peran lebih besar bagi negara dalam menentukan harga, porsi pendapatan, dan arah pemanfaatan sumber daya.
Selain aspek ekonomi, reformasi juga menyentuh dimensi tata kelola. Pemerintah menyampaikan bahwa transparansi menjadi bagian utama dari kebijakan baru ini. Beberapa laporan media regional menambahkan bahwa pemerintah mulai mengaudit kontrak-kontrak lama dan membuka peluang renegosiasi dengan perusahaan yang bersedia mengikuti standar baru. Dalam konteks ini, perubahan harga yang ditawarkan Rusia pada 2025 memberi acuan penting mengenai nilai pasar yang lebih realistis bagi komoditas strategis Niger.
Reformasi tambang ini juga berdampak pada struktur hubungan internasional Niger. Dengan mengubah aturan main yang lama, negara tersebut membuka ruang bagi kemitraan baru dan mengurangi ketergantungan pada satu pihak.
Kondisi ini menciptakan dinamika baru bagi sektor energi dan pertambangan di kawasan Sahel, sekaligus menandai periode transisi yang memengaruhi berbagai kepentingan eksternal. ***
